MAKASSAR — Persiapan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Sulawesi Selatan pada Oktober 2026 mulai memasuki tahap penguatan koordinasi lintas instansi. Kesiapan pengamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu institusi, tetapi membutuhkan konsolidasi seluruh unsur pemerintahan, TNI-Polri, dan pemangku kepentingan di daerah.
Dalam konteks tersebut, Wakil Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Wadan Kodaeral) VI Laksamana Pertama TNI Dr. Arya Delano, S.E., M.Pd., mewakili Komandan Kodaeral VI Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, S.H., M.M., menghadiri rapat koordinasi persiapan kunjungan kerja Presiden RI di wilayah Sulawesi Selatan, Selasa (15/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, menjadi bagian dari konsolidasi awal untuk menyamakan persepsi, memperkuat komunikasi, serta memastikan kesiapan setiap unsur menghadapi agenda kenegaraan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi.
Kunjungan seorang kepala negara membawa konsekuensi pengamanan dan pelayanan yang bersifat multidimensi. Mobilitas rombongan, kesiapan lokasi kegiatan, kelancaran jalur pergerakan, hingga koordinasi antarlembaga harus dipersiapkan secara terintegrasi.
Karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting. Setiap institusi memiliki fungsi dan kewenangan berbeda, namun seluruhnya bermuara pada satu kepentingan: memastikan agenda kenegaraan berlangsung aman, tertib, dan lancar.
Sebagai unsur TNI Angkatan Laut di wilayah Sulawesi Selatan, Kodaeral VI memiliki posisi strategis dalam mendukung stabilitas keamanan, khususnya yang berkaitan dengan wilayah perairan dan aspek kemaritiman.
Kesiapan tersebut menjadi semakin relevan mengingat karakter geografis Sulawesi Selatan yang memiliki wilayah pesisir dan jalur perairan yang penting bagi konektivitas masyarakat serta aktivitas ekonomi.
Wadan Kodaeral VI menegaskan bahwa institusinya siap mendukung seluruh agenda kenegaraan melalui koordinasi dan sinergi bersama unsur terkait.
“Kodaeral VI terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung kelancaran setiap agenda kenegaraan di wilayah Sulawesi Selatan.”
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan pengamanan tidak semata-mata bertumpu pada pengerahan kekuatan, tetapi juga pada kemampuan membangun koordinasi yang efektif antara unsur pusat dan daerah.
Komunikasi lintas sektor menjadi instrumen penting untuk mengantisipasi berbagai dinamika yang dapat muncul sebelum maupun selama pelaksanaan agenda Presiden.
Rapat koordinasi kali ini juga memperlihatkan bagaimana agenda keamanan berjalan beriringan dengan agenda pembangunan dan pemerintahan.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan kunjungan Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf beserta rombongan. Salah satu agenda yang dilakukan adalah penandatanganan naskah perjanjian hibah tanah antara Pemerintah Daerah dan Kementerian Sosial RI.
Agenda tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemaparan pembangunan Sekolah Rakyat melalui penayangan video.
Rangkaian kegiatan ini memperlihatkan bahwa kunjungan pejabat negara di daerah bukan hanya berkaitan dengan aspek seremonial. Di dalamnya terdapat agenda pemerintahan, pembangunan, pelayanan sosial, sekaligus koordinasi keamanan yang harus berjalan dalam satu ekosistem.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut menyampaikan sambutan, disusul sambutan Menteri Sosial RI. Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama.
Kehadiran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Selatan dalam rapat tersebut memperlihatkan pentingnya keterpaduan antara pemerintah daerah dan aparat keamanan.
Sejumlah pejabat TNI-Polri dan unsur penegak hukum turut hadir, di antaranya Kasdam XIV/Hasanuddin, Ir Kodau II, Karo Ops Polda Sulsel, Irdiv 3 Kostrad, Aspidmil Kejati Sulsel, KBO Binda Sulsel, Wakil KPTA, Asops Dankodaeral VI, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan.
Komposisi peserta tersebut menjadi gambaran bahwa persiapan agenda kenegaraan membutuhkan koordinasi hingga tingkat daerah.
Bagi pemerintah daerah, keberhasilan kunjungan Presiden bukan hanya diukur dari aspek keamanan, tetapi juga dari kemampuan memastikan pelayanan publik, mobilitas masyarakat, serta seluruh agenda pemerintahan tetap berjalan secara tertib.
Sementara bagi unsur TNI-Polri, koordinasi menjadi fondasi untuk membangun kesiapsiagaan yang terukur tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.
Dengan waktu menuju kunjungan Presiden yang masih tersedia, konsolidasi lintas instansi menjadi ruang penting untuk mengidentifikasi potensi kerawanan, membagi peran, serta menyatukan prosedur penanganan berbagai situasi yang mungkin terjadi.
Bagi Kodaeral VI, keterlibatan dalam koordinasi tersebut sekaligus menegaskan peran TNI Angkatan Laut dalam mendukung stabilitas wilayah Sulawesi Selatan. Sinergi antara unsur maritim, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan instansi terkait menjadi bagian dari upaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan agenda nasional.
Pada akhirnya, kesiapan menghadapi kunjungan Presiden tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pada hari pelaksanaan. Ukurannya justru terletak pada seberapa matang koordinasi dibangun jauh sebelum agenda berlangsung.
Dari ruang rapat koordinasi di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, pesan tersebut menjadi jelas: keamanan sebuah agenda kenegaraan dimulai dari komunikasi, koordinasi, dan kesiapan bersama. (Diah-oborbangsa)