PANYABUNGAN — Kebakaran di dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Simaninggir, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), yang mengakibatkan empat pekerja mengalami luka bakar, menyisakan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab. Penyebab kebakaran, kronologi kejadian, hingga kelayakan fasilitas keselamatan kerja masih memerlukan penjelasan dan verifikasi lebih lanjut.
Di tengah tuntutan publik atas transparansi, upaya awak media untuk memperoleh keterangan lanjutan dari manajemen SPPG Simaninggir dan Yayasan Membangun Tunas Muda Asahan belum membuahkan hasil. Kondisi tersebut memperpanjang daftar pertanyaan mengenai insiden yang terjadi di fasilitas pelayanan program gizi tersebut.
Persoalan ini tidak semata-mata menyangkut penyebab kebakaran. Insiden yang mengakibatkan empat orang mengalami luka bakar itu juga memunculkan pertanyaan tentang perlindungan pekerja, kesiapan sarana pemadam kebakaran, serta mekanisme pengawasan terhadap operasional fasilitas pelayanan gizi.
Hingga berita ini disusun, berdasarkan informasi dan dokumen yang disampaikan kepada redaksi, kronologi lengkap kebakaran di dapur SPPG Simaninggir belum berhasil dikonfirmasi secara independen.
Awak media sebelumnya telah menerima tanggapan berupa sanggahan dan klarifikasi dari pihak manajemen. Namun, setelah surat konfirmasi lanjutan dilayangkan untuk mendalami sejumlah persoalan yang belum terjawab, keterangan tambahan secara tertulis belum diperoleh.
Belum adanya jawaban lanjutan tersebut membuat sejumlah aspek penting masih membutuhkan penelusuran, mulai dari sumber awal kebakaran, kemungkinan kebocoran gas, tindakan penanganan darurat, hingga kondisi peralatan keselamatan saat insiden berlangsung.
Terlebih, empat pekerja dilaporkan menjadi korban. Kondisi tersebut membuat penjelasan mengenai prosedur keselamatan, penanganan insiden, dan pertanggungjawaban pengelola menjadi persoalan yang penting untuk diperiksa.
Ketua Forum MP4 (Mahasiswa, Pemuda Pemantau Pemerintahan dan Pelayanan Publik), Arief Azka Batubara, menilai insiden tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk mengenai status kepegawaian para korban.
Berdasarkan dokumen konfirmasi lanjutan yang disampaikan kepada redaksi, pihak pengelola disebut mendalilkan bahwa para pekerja di fasilitas tersebut berstatus relawan karena operasionalnya dikelola oleh yayasan nonpemerintah.
Dalih tersebut menjadi salah satu pokok persoalan yang perlu diuji melalui fakta mengenai hubungan kerja antara pengelola dan para pekerja.
Karena itu, pemeriksaan perlu diarahkan pada kondisi faktual, seperti tugas yang dijalankan para korban, pihak yang memberikan instruksi, pola pembayaran atau imbalan, serta pengaturan jam dan tanggung jawab kerja.
Apabila unsur hubungan kerja terpenuhi, penggunaan istilah relawan tidak serta-merta menghapus hak dan perlindungan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Arief Azka menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius agar insiden yang menimpa para korban tidak berhenti pada penanganan kebakaran semata, tetapi juga mencakup pemeriksaan terhadap pemenuhan hak pekerja dan tanggung jawab pengelola.
Dalam klarifikasi sebelumnya, pihak manajemen SPPG Simaninggir disebut menyatakan bahwa APAR berada dalam kondisi normal, tetapi tidak sempat digunakan karena api telah padam dengan sendirinya.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan dari kalangan aktivis mengenai bagaimana kebakaran dapat mengakibatkan empat orang mengalami luka bakar apabila api memang telah padam tanpa penggunaan APAR.
Arief Azka meminta agar kondisi peralatan keselamatan di lokasi diperiksa secara objektif. Ia mempertanyakan apakah APAR benar-benar berfungsi, apakah pemeriksaan dan pemeliharaannya dilakukan secara berkala, serta apakah prosedur tanggap darurat telah diterapkan sesuai ketentuan.
Pemeriksaan teknis penting agar persoalan keselamatan tidak hanya menjadi perdebatan antara pengelola dan aktivis, tetapi dapat dituntaskan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan keterangan dalam dokumen yang diterima redaksi, pimpinan SPPG, Ahmad Jasa, dan Ketua Yayasan Membangun Tunas Muda Asahan, Sumardi, disebut membatasi akses jurnalis untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan, termasuk mengambil dokumentasi visual fasilitas.
Perbedaan mekanisme komunikasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai standar pelayanan informasi yang diterapkan pengelola ketika menghadapi permintaan klarifikasi media.
Yang menjadi kepentingan publik adalah tersedianya ruang klarifikasi yang memadai, terutama ketika sebuah insiden menyangkut keselamatan manusia dan pelaksanaan program pelayanan masyarakat.
Merespons belum tuntasnya persoalan tersebut, Koordinator Cabang FITRA (Forum Independen Transparansi Anggaran), Ahmad Husein, menyatakan bahwa pihaknya bersama sejumlah aktivis tengah menyiapkan laporan resmi yang akan disampaikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta.
Mereka mendesak otoritas pusat melakukan audit menyeluruh dan menurunkan tim investigasi independen untuk memeriksa insiden kebakaran yang mengakibatkan empat orang mengalami luka bakar.
Menurut Ahmad Husein, pemeriksaan diperlukan untuk mengungkap penyebab kejadian, menilai kelayakan fasilitas keselamatan, serta memastikan tanggung jawab pengelola terhadap para korban.
Ia juga menyatakan bahwa apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran serius, penghentian operasional SPPG Simaninggir perlu dipertimbangkan sebagai langkah perlindungan.
Desakan tersebut merupakan sikap dari kalangan aktivis. Keputusan mengenai sanksi administratif atau penghentian operasional tetap perlu didasarkan pada hasil pemeriksaan, kewenangan instansi terkait, dan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, insiden ini menjadi momentum bagi otoritas terkait untuk mengevaluasi penerapan standar keselamatan pada fasilitas pelayanan program gizi, khususnya yang menggunakan peralatan memasak dan instalasi gas.
Pengawasan yang memadai tidak hanya dibutuhkan setelah insiden terjadi, tetapi juga sebelum fasilitas beroperasi dan selama kegiatan berlangsung.
Kebakaran di dapur SPPG Simaninggir kini menyisakan sejumlah persoalan yang membutuhkan jawaban konkret: apa penyebab kebakaran, bagaimana kronologi lengkapnya, apakah sarana keselamatan berfungsi, dan bagaimana status serta perlindungan terhadap empat pekerja yang menjadi korban?
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang memberikan klarifikasi atau siapa yang memilih tidak menjawab pertanyaan media. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana penyebab insiden diungkap, keselamatan pekerja dievaluasi, hak para korban dilindungi, dan langkah pencegahan disiapkan agar kejadian serupa tidak terulang.
Publik berhak memperoleh penjelasan yang dapat diuji, sementara pihak yang disebut dalam pemberitaan berhak mendapatkan kesempatan yang adil untuk memberikan tanggapan. (Magrifatulloh-indra-oborbangsa)