MAKASSAR – Tingginya antusiasme masyarakat terhadap Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kota Makassar menjadi gambaran pentingnya akses pangan dengan harga terjangkau. Program ini tidak hanya menjadi upaya menjaga stabilitas harga, tetapi juga instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.
Gerakan Pangan Murah Nasional dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 2026 digelar di halaman Kantor Perumda Pasar Makassar, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah komoditas, seperti gula, minyak goreng, dan bahan pangan lainnya, serta terhubung melalui telekonferensi dengan sejumlah daerah di Indonesia.
Wakil Menteri Pertanian, Alim Setiawan Slamet, menyoroti pentingnya memastikan penurunan harga pangan benar-benar dirasakan masyarakat sesuai kemampuan daya beli mereka. Evaluasi juga membahas penentuan harga ideal di tengah produktivitas yang tinggi, sementara sejumlah komoditas masih mengalami kenaikan harga.
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan GPM tiga kali dalam sepekan. Meski frekuensinya tinggi, antusiasme masyarakat tetap besar, bahkan warga berharap kegiatan serupa lebih sering digelar.
Makassar juga disebut sebagai kota nomor dua di Indonesia setelah Semarang dalam intensitas pelaksanaan GPM. Capaian ini didukung kolaborasi Bulog, Badan Pangan Nasional, Idfood, Kementerian Pertanian, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Sekretaris Badan Pangan Nasional, Mayjen TNI (Purn) Ito Hediarto, S.Sos., M.Sc., melaporkan bahwa penyediaan logistik dan distribusi pangan berjalan lancar. Sejumlah titik distribusi di Makassar telah beroperasi sejak 21 Oktober, dengan puncak kegiatan pada 22 Oktober 2026.
Pelaksanaan GPM di halaman Kantor Perumda Pasar Makassar memperkuat peran pasar sebagai sarana pelayanan publik sekaligus titik distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Pemerintah juga merencanakan pelaksanaan GPM secara serentak di tingkat nasional pada 2 Desember 2026.
Tingginya minat warga menjadi pengingat bahwa keberhasilan program pangan murah tidak hanya diukur dari frekuensi pelaksanaan, tetapi juga dari kemampuan menjaga ketersediaan pasokan, efektivitas distribusi, dan keterjangkauan harga secara berkelanjutan. (Baba’Ong-oborbangsa)