SULAWESI SELATAN — Setiap bulan masyarakat membayar tagihan listrik yang di dalamnya terdapat Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik. Namun, sejauh mana uang pajak tersebut dapat ditelusuri dari pungutan PLN hingga masuk ke kas pemerintah daerah?
Pertanyaan ini mengarah pada tiga daerah di Sulawesi Selatan: Kota Makassar, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Luwu Utara.
Di Makassar, penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada 2023 tercatat mencapai Rp244,05 miliar dengan basis 697.174 pelanggan listrik. Sementara Takalar memiliki sejarah PPJ sebagai salah satu penyumbang penting pajak daerah dan menandatangani MoU dengan PLN pada Maret 2024.
Adapun Luwu Utara memiliki lebih dari 80 ribu pelanggan listrik berdasarkan data 2022 serta telah menerbitkan regulasi baru terkait pemungutan PBJT tenaga listrik.
Namun, besarnya penerimaan belum menjawab persoalan utama: apakah seluruh pajak yang dipungut dari pelanggan telah disetorkan dan dicatat secara utuh dalam kas daerah?
Data rinci setoran PLN per bulan, rekonsiliasi dengan Bapenda, serta kesesuaian penerimaan dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masih menjadi bagian penting yang perlu dibuka kepada publik.
Investigasi ini juga menyoroti penggunaan penerimaan tersebut untuk penerangan jalan umum (PJU). Sebab, masyarakat tidak hanya berhak mengetahui berapa pajak yang dibayarkan, tetapi juga bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan penggunaannya.
PLN, Bapenda, pemerintah daerah, dan BPK perlu memberikan penjelasan berbasis dokumen mengenai alur penerimaan tersebut.
Namun, hingga berita ini dipublikasikan, pihak PT PLN (Persero) di wilayah Sulawesi Selatan belum memberikan penjelasan resmi terkait rincian pemungutan, nilai setoran PBJT tenaga listrik, mekanisme rekonsiliasi dengan pemerintah daerah, maupun kemungkinan adanya selisih antara pajak yang dipungut dan yang disetorkan.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak PLN maupun pemerintah daerah terkait agar informasi yang disajikan berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keterbukaan data menjadi penting untuk memastikan setiap penerimaan pajak tercatat dan dipertanggungjawabkan.
Sebab, setiap rupiah pajak listrik yang dibayar masyarakat harus dapat ditelusuri: dari meteran pelanggan, setoran PLN, kas daerah, hingga manfaatnya bagi penerangan dan pelayanan publik. (Red-oborbangsa)