LUWU RAYA — Minimnya informasi mengenai kehadiran anggota DPR RI Dapil Sulsel III selama masa reses 9 Oktober–9 November 2026 memantik kritik dari sejumlah tokoh Luwu Raya. Persoalan ini bukan sekadar soal kunjungan kerja, tetapi menyangkut tanggung jawab politik dan keterwakilan aspirasi masyarakat.
Kritik Ketua BPW Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan, Hasbi Syamsu Ali, mendapat dukungan mantan Ketua Umum HMI Cabang Palopo 2017–2018, Taufik Mangula, dan pemerhati pembangunan Luwu Utara, Ilham Malleting.
Taufik menilai reses seharusnya menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat, bukan sekadar agenda seremonial untuk memenuhi kewajiban administratif.
Sementara itu, Ilham menyoroti belum jelasnya kontribusi legislator terhadap sejumlah persoalan strategis Luwu Raya, khususnya konflik pertambangan, persoalan PT Masmindo, aktivitas tambang di alur sungai, hingga pengelolaan izin pertambangan di Luwu Utara.
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan legislator sebagai penghubung kepentingan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Keduanya menilai masyarakat tidak boleh hanya diingat ketika momentum pemilu tiba. Setelah memperoleh mandat politik, anggota legislatif semestinya hadir memastikan aspirasi konstituen diperjuangkan.
Hasbi sendiri meminta para legislator membuka jadwal, lokasi, dan laporan hasil reses agar masyarakat dapat mengukur kinerja wakilnya secara terbuka.
Pada akhirnya, persoalan ini menghadirkan pertanyaan mendasar: apakah Luwu Raya benar-benar diperjuangkan di parlemen, atau hanya menjadi lumbung suara setiap lima tahun?
Sebab, representasi politik bukan berhenti ketika suara rakyat berhasil diraih, melainkan harus dibuktikan melalui kehadiran, keberpihakan, dan kerja nyata. (AT-indra-oborbangsa)

