JAKARTA – Penegakan hukum di tubuh Polri kembali menjadi sorotan menyusul dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), hingga dugaan tindak pidana makar yang menyeret sejumlah oknum pejabat tinggi kepolisian.
Kapolri Jenderal Polisi Dr. Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen untuk mengoptimalkan penyidikan kasus tersebut. Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, pekan lalu.
Sebagai bagian dari proses penegakan disiplin internal, Divpropam Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi berinisial EHS pada Selasa (17/11/2026). EHS diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, pelanggaran prosedur, serta permufakatan melakukan akses ilegal melalui akses di lingkungan Bareskrim Polri.
Kasus ini menjadi ujian bagi transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian. Sebab, penegakan hukum tidak hanya dituntut berlaku bagi masyarakat, tetapi juga harus ditegakkan secara konsisten terhadap aparat yang diduga melanggar hukum.
Publik kini menanti pembuktian komitmen Polri dalam mengusut perkara tersebut secara objektif, transparan, dan tanpa pandang jabatan. Sebab, supremasi hukum hanya dapat terwujud apabila tidak ada seorang pun yang kebal hukum. (Red-oborbangsa)

