JAKARTA,–Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan bahwa dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga harus ditangani dengan mematuhi proses hukum.
Ia juga menekankan perlunya melihat kasus ini secara menyeluruh tanpa mengabaikan perkembangan positif di BUMN.
“Nah, sama juga, di Pertamina sendiri, kita akan review total. Seperti apa nanti perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya,” ujar Erick di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025).

Ia menekankan bahwa evaluasi akan dilakukan terhadap holding maupun subholding sebagai bagian dari improvisasi.
Namun, ia mengingatkan agar publik tidak langsung menilai seluruh korporasi negatif hanya karena adanya oknum yang bermasalah.
“Tapi, jangan sampai persepsinya, ketika ada oknum, ada individu (yang membuat kesalahan), akhirnya seluruh korporasinya disebut tidak baik,”
“Kita harus jaga lho, karena banyak sekali penugasan pemerintah kepada BUMN, selama ini improvisasinya luar biasa,” tegasnya.
Erick juga menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan memberantas korupsi di BUMN.
“Kita juga mengoreksi diri kita sendiri, melaporkan kasus-kasus korupsi. Ya tentu pasti ada. Dinamika itu ada. ASDP kemarin, sekarang ada ini (Pertamina Patra Niaga). Dulu ada juga Garuda. Jangan justru gara-gara ini kita jadi kemunduran,” katanya.
Lebih lanjut, Erick menyebut bahwa merger beberapa anak usaha Pertamina tengah dipertimbangkan guna meningkatkan efisiensi.
“InsyaAllah saya dan Pak Bahlil bisa kasih solusi ini. Dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisienkan,”
“Ini ada holding, ada subholding seperti apa kita review, apakah ini mungkin ada 1-2 perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara Kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan,” ujarnya.
Sementara itu, terkait pergantian Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Erick menyatakan masih dalam tahap pembahasan dengan Komisaris Utama.
(Laporan Redaksi OborJkt)

