SUNGGUMINASA– Mapolres Gowa diguncang gelombang demonstrasi dari puluhan mahasiswa yang menuntut transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus narkoba.pada Jumat (11/06/25)
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa melainkan tudingan serius terhadap aparat kepolisian, khususnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gowa, yang diduga melakukan praktik pungutan liar (pungli) terhadap keluarga tersangka.
Mahasiswa membawa bukti-bukti mengejutkan. Dalam orasinya, mereka membeberkan kronologi penangkapan dua tersangka narkoba pada 2 dan 13 Juni 2025.
Ironisnya, keluarga tersangka diduga dimintai sejumlah uang oleh oknum polisi agar anak mereka bisa “dibebaskan.” Jumlahnya? Variatif, dan diduga disesuaikan dengan kemampuan membayar.
Yang lebih menggegerkan, para mahasiswa mengklaim memiliki rekaman percakapan di dalam ruang Posko Unit II Satres Narkoba Polres Gowa, yang memperkuat tudingan adanya pemerasan.
Dalam rekaman itu terdengar dugaan negosiasi antara aparat dengan keluarga tersangka.
Hal ini mendorong mahasiswa menuntut Propam Polres Gowa dan Polda Sulsel segera turun tangan melakukan pemeriksaan internal.
Iptu Firman, Kasat Narkoba yang baru, sempat menemui para pengunjuk rasa dan menyatakan komitmennya untuk menindak tegas oknum yang terlibat. Namun, mahasiswa tak puas hanya dengan janji.
Mereka mendesak Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi pelaku pemerasan, serta menyebut dugaan praktik “tebang pilih” dalam penanganan kasus narkoba: yang punya uang bebas, yang miskin dikurung.
Selain pungli, mahasiswa juga menyoroti bobroknya prosedur penangkapan.
Mereka menyebut operasi yang dilakukan tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan jauh dari prinsip hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Perkap No. 8 Tahun 2009.
Aksi demonstrasi ini mencerminkan betapa seriusnya krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Mahasiswa menyerukan agar Kapolda Sulsel tidak tinggal diam. Tindakan tegas harus diambil, bukan sekadar pernyataan normatif.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi institusi kepolisian: saatnya bersih-bersih internal dan membuktikan bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah.
Jika dibiarkan, integritas kepolisian akan terus terkikis. Transparansi, akuntabilitas, dan keberanian menindak sesama aparat menjadi harga mati untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Laporan: Ran
Editor: borBangsa
