SORONG, OBOBANGSA – Solidaritas Mahasiswa/i Kabupaten Paniai Se-Indonesia melalui Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Paniai (IPMAPAN) Sorong menyoroti pengerahan pasukan TNI organik dan non-organik di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Mereka menilai kehadiran militer di sejumlah kampung telah memunculkan keresahan masyarakat sipil dan berpotensi memperburuk situasi keamanan serta kemanusiaan.
Dalam konferensi pers di Lapangan Meuwo, Jalan Malibela, Km 11, Kota Sorong, Sabtu (7/11/2026), pernyataan sikap dibacakan Aser Mote selaku Pengarah Bidang Hukum dan HAM IPMAPAN Sorong.
IPMAPAN mengungkapkan, sejak 25 Oktober hingga 3 November 2026, sejumlah aktivitas militer dilaporkan terjadi di Distrik Aradide, Aweida, Ekadide, dan wilayah sekitarnya. Salah satu peristiwa yang disoroti adalah dugaan penganiayaan terhadap Oktopianus Kobepa oleh personel militer saat berada di rumahnya di Kampung Toyaimoti.
Situasi kembali menjadi perhatian setelah kedatangan personel Yonif Teritorial Pembangunan di Kampung Tuguwai, Distrik Aweida, pada 28 Oktober 2026. Sehari kemudian, sejumlah personel dilaporkan memasuki rumah pastoral Gereja Katolik Santo Yosep Tuguwai dan menempati bangunan pastoral serta Puskesmas setempat.
Kehadiran pasukan tersebut memicu keberatan kepala distrik, tokoh gereja, tokoh adat, dan anggota DPRK Paniai. Mereka mendatangi lokasi untuk meminta penjelasan mengenai tujuan penempatan pasukan di wilayah tersebut.
Menurut keterangan IPMAPAN, situasi semakin memanas pada 30 Oktober hingga 3 November 2026. Organisasi mahasiswa itu mengklaim terjadi penembakan dengan penggunaan ratusan peluru yang menambah keresahan warga. Namun, kronologi dan jumlah amunisi tersebut masih memerlukan verifikasi independen.
Bagi IPMAPAN, persoalan ini bukan sekadar kehadiran aparat keamanan, melainkan menyangkut perlindungan ruang hidup masyarakat sipil, akses terhadap fasilitas umum, serta jaminan hak asasi manusia di wilayah konflik Papua.
Mereka juga mengaitkan pengerahan pasukan dengan kebijakan pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) dan perluasan struktur militer di Papua. Menurut mahasiswa, pendekatan keamanan yang tidak disertai komunikasi dengan masyarakat berpotensi meningkatkan ketegangan dan memicu pengungsian warga.
Sebagai respons, IPMAPAN menyampaikan 16 tuntutan kepada pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, serta lembaga perwakilan rakyat. Tuntutan tersebut mencakup penarikan pasukan organik dan non-organik dari Papua Tengah, penghentian operasi militer, penolakan pembangunan pos dan batalyon baru di Paniai, serta penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM.
Mahasiswa juga mendesak adanya perlindungan hukum bagi masyarakat sipil di empat distrik terdampak serta meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan keamanan di Papua.
Di balik narasi pembangunan dan stabilitas keamanan, persoalan utama yang kini dipertanyakan mahasiswa adalah sejauh mana kehadiran aparat negara mampu menjamin keselamatan masyarakat sipil tanpa mengganggu kehidupan sosial, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan aktivitas keagamaan warga.
IPMAPAN menegaskan bahwa penyelesaian persoalan Paniai harus mengutamakan perlindungan warga sipil, transparansi kebijakan pengerahan pasukan, serta penegakan hukum atas setiap dugaan pelanggaran HAM. (JeriP.Degei/Oborbangsa)