JAKARTA,– Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dijadwalkan hadir di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, untuk memberikan materi dalam retret kepala daerah pada Rabu (26/2) besok.
Kehadirannya dalam forum prestisius ini menimbulkan perdebatan, terutama terkait kapasitasnya sebagai pembicara di hadapan para kepala daerah yang baru dilantik.
“Insya Allah, Pak Wapres berkenan untuk memberikan materi pada hari Rabu pukul sepuluh pagi,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, di Kompleks Akmil, Senin (24/2) malam.
Menurut Bima, materi yang akan disampaikan Gibran berkaitan dengan Asta Cita, visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta berbagai program turunannya.
“Pasti turunan dari Asta Cita, memperkuat program-program dari Prabowo-Gibran. Akan lebih jelas lagi nanti,” imbuhnya.
Retret kepala daerah yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025 ini menghadirkan pemateri dari berbagai latar belakang, termasuk 40 menteri Kabinet Merah Putih serta para Widyaiswara dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Sejumlah tokoh seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah lebih dahulu berbicara di forum ini.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir di penghujung acara.
Namun, kehadiran Gibran sebagai pemateri menuai kritik tajam dari politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean. Ia mempertanyakan apakah putra sulung Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, memiliki kapasitas yang cukup untuk memberikan pembekalan kepada para kepala daerah yang baru saja dilantik.
“Kalau kita berkaca pada kapasitas Wakil Presiden kita, saya pikir beliau tidak memiliki kemampuan untuk memberikan wejangan atau nasihat di acara retret ini,” ujar Ferdinand, Selasa (25/2).
Lebih jauh, ia menilai bahwa secara kualitas, Gibran masih berada di bawah para kepala daerah yang akan mendengarkan materinya.
“Beliau ini kan sebetulnya jauh kualitasnya di bawah daripada kepala daerah yang terpilih, terutama gubernur,” katanya blak-blakan.
Meski begitu, Ferdinand mengakui bahwa jabatan yang kini diemban Gibran secara otomatis membuatnya “layak” berbicara dalam forum tersebut.
“Jabatannya lah yang membuat dia jadi layak. Jadi buruk tidak buruk, layak tidak layak, para kepala daerah harus menerima,” imbuhnya.
Kritik terhadap Gibran, menurut Ferdinand, mencerminkan dinamika demokrasi Indonesia.
“Ini harusnya menjadi bahan refleksi bagi para kepala daerah kita. Apakah mereka tidak malu menerima wejangan dari seseorang yang kapasitasnya di bawah mereka?” pungkasnya.
Sorotan terhadap kemampuan seorang pemimpin di era demokrasi memang bukan hal baru.
Namun, pertanyaannya kini, apakah kepemimpinan hanya soal pengalaman dan kapasitas, ataukah lebih banyak ditentukan oleh legitimasi politik semata?
Jawabannya ada pada perjalanan waktu dan bagaimana masyarakat menilai kepemimpinan di masa depan.
(Laporan Redaksi OborJkt)