SUNGGUMINASA,OBOR BANGSA — Imbauan Kasat Lantas Polres Gowa Akp Muh. Muaz, agar pelajar tidak membawa kendaraan ke sekolah menuai sorotan dan keberatan dari sejumlah orang tua. Pada Senin (21/07/25)
Di tengah keterbatasan transportasi publik dan tingginya angka orang tua yang bekerja, kebijakan tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan sosial masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, lebih dari 62% masyarakat di wilayah Gowa merupakan keluarga pekerja, baik di sektor informal maupun formal.
Banyak dari mereka berangkat sejak pagi hari dan tak memiliki fleksibilitas waktu untuk mengantar anak-anak ke sekolah.
“Kalau anak saya tidak bawa motor, dia bisa terlambat sekolah. Saya kerja di pasar dari jam 5 pagi, suami juga kerja proyek. Kami tidak punya pilihan lain,” ujar Nurfaidah, warga Kecamatan Pallangga.
Selain persoalan waktu, kendala lain muncul dari keterbatasan akses transportasi umum di beberapa wilayah pedesaan hingga pinggiran kota.
Anak-anak yang bersekolah di kota harus menempuh jarak beberapa kilometer dengan biaya transportasi yang tidak sedikit.
“Kalau naik ojek atau bentor, sehari bisa habis Rp20.000, belum uang jajan dan makan. Bagi keluarga tidak mampu, ini sangat berat,” tutur Rahmat, orang tua siswa asal kecamatan Somba Opu.
Data lainnya juga menunjukan sekitar 38% pelajar SMA di Gowa berasal dari keluarga dengan status ekonomi rentan atau miskin.
Banyak dari mereka yang tetap memaksakan diri sekolah di kota karena ingin menempuh pendidikan di sekolah negeri atau sekolah favorit yang jumlahnya sangat terbatas.
Tingginya keinginan orang tua menyekolahkan anak di sekolah unggulan tak sebanding dengan sebaran fasilitas pendidikan.
Akibatnya, banyak siswa harus menempuh perjalanan jauh setiap hari. Beberapa di antaranya bahkan memilih tinggal di kos atau indekos demi efisiensi waktu dan biaya, namun hal ini justru menambah beban ekonomi keluarga.
“Kami ingin anak-anak kami bisa bersaing, bisa sekolah di tempat terbaik. Tapi jaraknya jauh dan biaya harian makin tinggi.
Kalau kendaraan dilarang, tanpa solusi, kami bingung harus bagaimana,” kata Hamsiah, seorang ibu rumah tangga di Barombong.
Para orang tua berharap agar aparat dan pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penegakan larangan, melainkan menghadirkan solusi komprehensif.
Mulai dari peningkatan transportasi sekolah, penyuluhan keselamatan berkendara bagi pelajar, hingga penguatan layanan pendidikan di daerah-daerah padat penduduk.
“Mendidik itu bukan hanya soal disiplin, tapi juga soal memahami realita masyarakat,” tutup Rahmat.
Laporan: NB
Editor : OborGowa