TAKALAR – Suasana di depan Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Takalar pada Senin, 8 September 2025, memanas.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Takalar Menggugat (AMPTM) turun ke jalan, mengepung Rujab Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye.
Aksi ini bukan tanpa sebab. Para mahasiswa dengan lantang menolak rencana pembangunan kantor bupati baru senilai Rp 50 miliar yang direncanakan akan digulirkan pada tahun 2026, serta pembangunan gedung DPRD Takalar yang dianggap tak menyentuh kebutuhan mendasar rakyat.
“Kami tegas menolak mega proyek mubazir ini. Jangan habiskan uang rakyat untuk bangunan megah, sementara jalanan rusak parah, lampu jalan tak terpasang, dan kebutuhan dasar masyarakat diabaikan!” tegas Jenderal Lapangan AMPTM, Abdul Salam, di tengah riuh massa aksi.
Tak sekadar berorasi, para demonstran membawa simbol perlawanan berupa keranda, spanduk protes, dan ban bekas yang dibakar sebagai tanda matinya nurani penguasa.
Mereka juga memamerkan dokumentasi jalan rusak di Kecamatan Mappakasunggu (Kelurahan Takalar) dan Kecamatan Polongbangkeng Selatan (Kelurahan Patte’ne), sebagai bukti nyata pengabaian pembangunan.
Lebih jauh, massa juga menuntut transparansi penggunaan anggaran Rp 16 miliar yang selama ini dikelola Pemkab dan DPRD. Menurut mereka, alokasi dana tersebut seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperindah kursi kekuasaan.
“Jika Bupati dan DPRD masih bersikeras, maka jangan salahkan rakyat ketika api perlawanan makin membesar. Takalar butuh pemimpin yang berpihak, bukan penguasa yang sibuk bangun istana!” seru salah seorang orator aksi.
Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih bertahan di depan Rujab Bupati Takalar. Teriakan lantang mereka menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah: suara rakyat tidak bisa dibungkam!
Laporan: Pen
