MAKASSAR,OBORBANGSA,ID – Upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan terus digencarkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Tidak hanya mendorong transaksi digital, program TPAKD Sulsel juga diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan desa, pelajar, pesantren, UMKM, hingga sektor pertanian.
Berbagai capaian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, dalam Virtual Assessment TPAKD Award 2026, Selasa (28/7/2026).
Ia menjelaskan, sepanjang 2025, program TPAKD Sulsel berjalan dengan mengacu pada tiga strategi utama, yakni penguatan proteksi dan permodalan, percepatan digitalisasi ekonomi, serta peningkatan literasi dan edukasi keuangan.
Menurut Jufri, transformasi akses keuangan tidak hanya diukur dari jumlah masyarakat yang menggunakan layanan keuangan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memanfaatkan layanan tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.
Salah satu capaian signifikan terlihat dari pertumbuhan ekosistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Hingga 2025, jumlah merchant QRIS di Sulawesi Selatan mencapai 1.319.115 merchant atau meningkat 41,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Akselerasi digital dan transformasi ekonomi pedesaan menjadi salah satu fokus yang terus dilakukan. Saat ini lebih dari 1,3 juta merchant QRIS telah tersebar di Sulsel dan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan,” ujar Jufri.
Selain memperkuat digitalisasi transaksi, TPAKD Sulsel juga memperluas inklusi keuangan melalui pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di lima desa.
Program ini bertujuan membuka akses masyarakat desa terhadap layanan keuangan formal sekaligus mendorong munculnya aktivitas ekonomi produktif berbasis potensi lokal.
Di sektor pendidikan dan pesantren, penguatan ekonomi berbasis keuangan syariah dilakukan melalui program EPIKS dan SAKINAH.
Program tersebut berhasil menghadirkan tujuh Agen Laku Pandai Pesantren, membuka 367 rekening tabungan syariah baru dengan nilai simpanan mencapai Rp8,46 miliar, serta menyalurkan pembiayaan syariah kepada 81 debitur senilai Rp24 miliar.
Sementara itu, upaya membangun budaya menabung sejak dini terus diperkuat melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Program ini telah mencatat sebanyak 2.032.203 rekening simpanan pelajar dengan total dana simpanan mencapai Rp336,43 miliar.
Tidak hanya membuka akses, TPAKD Sulsel juga aktif meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).
Sepanjang 2025, kegiatan edukasi keuangan dilaksanakan di 1.414 titik dengan jumlah peserta mencapai 1.269.443 orang yang berasal dari berbagai kelompok, mulai dari petani, nelayan, pelajar, penyandang disabilitas, hingga pelaku UMKM.
Dampak penguatan inklusi keuangan juga terlihat dalam pelaksanaan FinExpo Bulan Inklusi Keuangan. Kegiatan tersebut mencatat sebanyak 23.425 pengunjung dengan nilai transaksi mencapai Rp5,26 miliar selama dua hari pelaksanaan.
Selain mendorong akses keuangan masyarakat umum, TPAKD Sulsel juga memberikan perhatian khusus terhadap sektor unggulan daerah, salah satunya komoditas kakao.
Melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) Komoditas Kakao, pemerintah berupaya menjawab tantangan permodalan sekaligus meningkatkan kapasitas petani.
Jufri menyebut, Sulawesi Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan kakao, namun salah satu kendala yang masih dihadapi petani adalah keterbatasan akses pembiayaan dan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan usaha.
Melalui program tersebut, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terealisasi mencapai Rp11,15 miliar.
Selain itu, sebanyak 34 petani kakao telah memperoleh sertifikasi, sementara edukasi keuangan dan pendampingan diberikan kepada 30 penyuluh pertanian serta 200 petani kakao di Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur.
Jufri menegaskan, keberhasilan program TPAKD Sulsel tidak lepas dari kolaborasi pemerintah daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, industri jasa keuangan, serta berbagai pihak terkait.
“Percepatan inklusi keuangan membutuhkan kerja bersama. Pemerintah daerah terus mendorong agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan,” katanya.
Kinerja TPAKD Sulsel sebelumnya mendapat pengakuan melalui penghargaan Pelaksana Program TPAKD Terbaik pada TPAKD Award 2025.
Pada ajang yang sama, TPAKD Kabupaten Maros juga meraih penghargaan, sementara TPAKD Kabupaten Bone dan Pangkep masuk dalam nominasi Pelaksana Program TPAKD Terbaik.
Dengan berbagai program tersebut, TPAKD Sulsel terus memperkuat peran sebagai penghubung antara masyarakat, sektor keuangan, dan dunia usaha untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif hingga tingkat desa.
Laporan: Pen