MAKASSAR – Praktik perdagangan orang masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Polda Sulawesi Selatan mengungkap tiga laporan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pelanggaran perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) dalam pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) periode 13–19 November 2026.
Dari tiga perkara tersebut, tujuh orang tercatat sebagai korban. Modus yang terungkap meliputi perekrutan calon pekerja dengan iming-iming gaji tinggi untuk diberangkatkan ke Sarawak, Malaysia, hingga dugaan perekrutan untuk eksploitasi seksual.
Pengungkapan pertama melibatkan dua korban di Kabupaten Gowa, sementara kasus kedua melibatkan empat korban yang terungkap di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros. Adapun perkara ketiga melibatkan satu korban di Kabupaten Bantaeng yang diduga direkrut sebagai pekerja seks komersial.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulsel, Kombes Pol. Osva, menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas perdagangan orang sekaligus melindungi kelompok rentan.
Di sisi pencegahan, Polda Sulsel mencatat telah melaksanakan 887 kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta 39 kegiatan penyelidikan di titik strategis seperti bandara dan pelabuhan.
Data tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan TPPO tidak cukup hanya melalui penindakan hukum. Pengawasan jalur pemberangkatan, edukasi masyarakat, dan keberanian melaporkan dugaan eksploitasi menjadi bagian penting untuk memutus mata rantai perdagangan manusia.
Melalui program Rise and Speak dengan semangat “Berani Bicara, Selamatkan Sesama”, Polda Sulsel mendorong masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan bergaji tinggi tanpa kejelasan prosedur dan legalitas.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa di balik janji pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik, terdapat risiko eksploitasi yang dapat mengancam keselamatan serta masa depan para korban. (Diah-oborbangsa)

