JAKARTA – Keterlibatan pengusaha asli Papua dalam proyek strategis nasional kembali menjadi sorotan. Ketua Umum HIPMAS Papua sekaligus Ketua Umum Gercin Indonesia, Hendrik Yance Udam (HYU), meminta agar pembangunan di Papua tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga membuka ruang ekonomi bagi masyarakat asli Papua.
Hal tersebut disampaikan HYU dalam pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
HYU menilai, masuknya proyek strategis nasional bernilai triliunan rupiah ke Papua harus diikuti dengan pemberdayaan pengusaha lokal. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya menghasilkan jalan, jembatan, dan gedung, sementara pengusaha asli Papua justru berada di luar pusaran ekonomi.
“Orang asli Papua harus menjadi subjek utama pembangunan, bukan sekadar penonton di tanah sendiri,” tegas HYU.
Ia menekankan pentingnya akses usaha, pendampingan, pembinaan, serta kepercayaan bagi pengusaha asli Papua agar mampu terlibat dalam proyek pemerintah dan pembangunan nasional.
HYU juga mengaitkan pemberdayaan ekonomi dengan ketahanan nasional. Baginya, menciptakan lapangan kerja, memperkuat kemandirian ekonomi, dan meningkatkan kapasitas pengusaha asli Papua merupakan bagian dari pendekatan pertahanan negara secara nonmiliter.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mendorong kebijakan yang memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat asli Papua dalam agenda pembangunan nasional.
Persoalan mendasarnya bukan sekadar seberapa besar anggaran pembangunan yang masuk ke Papua, melainkan sejauh mana masyarakat asli Papua memperoleh manfaat dan kesempatan untuk mengelolanya. (JeriP.Degei-oborbangsa)