TAKALAR – Langkah berani diambil Bupati Takalar, Daeng Manye, dengan menghentikan sementara operasional Rumah Sakit Galesong.
Kebijakan itu ditempuh setelah hasil evaluasi menunjukkan fakta mencengangkan: biaya operasional rumah sakit mencapai Rp500 juta per bulan, sementara rata-rata kunjungan pasien hanya satu orang per hari.
RS Galesong dibangun pada tahun 2021 dengan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp150 miliar.
Pada masa Pj Bupati periode 2023–2025, fasilitas ini kembali disuntik anggaran sekitar Rp10 miliar untuk penyempurnaan interior dan sarana pendukung.
Namun, hingga kini rumah sakit tersebut belum dapat berfungsi optimal lantaran belum menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Daripada APBD terus tersedot untuk biaya operasional yang tidak sebanding dengan pelayanan, lebih baik dihentikan dulu.”
“Kami ingin memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan tepat sasaran,” tegas Daeng Manye usai rapat evaluasi, Kamis (4/9).
Keputusan itu sontak menuai pro-kontra. Sebagian pihak menilai kebijakan ini menyelamatkan keuangan daerah dari kebocoran, namun ada pula yang menyayangkan gedung megah senilai ratusan miliar rupiah justru tidak segera difungsikan melayani masyarakat.
Bupati Takalar memastikan, penghentian sementara bukan berarti rumah sakit akan terbengkalai.
Pemda tengah menyiapkan formula baru agar RS Galesong dapat beroperasi efektif tanpa membebani APBD secara berlebihan.
“Prinsipnya, kesehatan masyarakat tetap prioritas. Kami sedang membangun komunikasi intens dengan BPJS Kesehatan agar RS Galesong benar-benar bisa melayani warga, bukan sekadar berdiri megah,” tambahnya.
Dengan kebijakan ini, Pemkab Takalar berharap anggaran kesehatan bisa dialihkan ke sektor yang lebih dekat dengan masyarakat, seperti puskesmas dan program promotif-preventif.
Laporan: ST-OBORTAKALAR