Takalar – Pemerintah Kabupaten Takalar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 26, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, provinsi Sulawesi Selatan. Selasa (31/3/2026)
Kegiatan yang menjadi forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah tahun 2027 Resmi Dibuka oleh Bupati Takalar H. Mohammad Firdaus Daeng Manye Sekaligus Memberikan Sambutan
Turut hadir Wakil Bupati Takalar Hengky Yasin, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Jayadi Nas, serta sejumlah pejabat dari tingkat provinsi hingga kabupaten.
Selain itu, Musrenbang juga dihadiri Anggota DPRD Provinsi Sulsel Lukman B. Kady, Ketua DPRD Takalar Muhammad Rijal, Sekretaris Daerah Takalar Muhammad Hasbi, serta jajaran OPD Dan Forkopimda
Kegiatan ini juga melibatkan pimpinan BUMN, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, Forum Anak Takalar, hingga unsur akademisi.
Kepala Dinas Nakertrans Sulsel Jayadi Nas dalam sambutannya menyampaikan bahwa kinerja pembangunan Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif.
Hal tersebut ditandai dengan penurunan angka kemiskinan, terkendalinya pengangguran terbuka, serta ketimpangan yang relatif stabil.
Penilaian beliau untuk Kabupaten Takalar ini memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian daerah, terutama di sektor pertanian, perikanan, kelautan, industri pengolahan, perdagangan, jasa, hingga UMKM.ujarnya
Daeng Manye juga menegaskan bahwa RKPD 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025-2029.
Tema pembangunan yang diusung adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemenuhan infrastruktur yang didukung pelestarian lingkungan hidup.
Kegiatan Musrenbang ini merupakan tahapan akhir dari proses perencanaan partisipatif dari tingkat desa hingga kabupaten
Menurutnya, forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program pembangunan pusat, provinsi, dan daerah yang tentunya akan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat.
Selain memaparkan capaian makro, Daeng Manye juga menyoroti dasar hukum perencanaan pembangunan daerah.
Ia menyebutkan bahwa penyusunan RKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Setiap daerah wajib menyusun RKPD sebagai pedoman pembangunan tahunan yang terarah dan terukur,” jelasnya.
Lebih lanjut Bupati mengatakan bahwa
Kabupaten Takalar ditargetkan mencapai pertumbuhan ekonomi berkisar 5,02 persen pada tahun 2026 dan meningkat menjadi 5,4 persen pada tahun 2027.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 juga telah mencapai 72,79 dan melampaui target yang ditetapkan.
Namun demikian, Daeng Manye mengakui masih terdapat tantangan yang harus dihadapi.
Di antaranya dinamika ekonomi global serta kondisi geopolitik yang berdampak pada stabilitas ekonomi daerah.
Termasuk di dalamnya distribusi energi dan kebutuhan pokok masyarakat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar menetapkan sejumlah arah kebijakan strategis.
Di antaranya peningkatan kualitas SDM berbasis kompetensi serta pemerataan layanan kesehatan.
Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan adaptif juga menjadi prioritas.
Daeng Manye juga menekankan pentingnya pelayanan publik berbasis digital dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi
serta nantinya kita akan melaksanakan Pemerataan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas lingkungan hidup akan turut menjadi fokus utama dikabupaten takalar
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong mitigasi bencana serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
Ketahanan air dan energi juga menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Di sektor ekonomi, penguatan kawasan industri dan UMKM akan terus didorong.
Takalar juga menargetkan tercapainya sarana pertanian yang luas untuk mewujudkan swasembada pangan didaerah.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta stabilitas fiskal juga menjadi bagian penting untuk kebijakan pembangunan.
oleh karna itu maka
Pemerintah daerah juga tetap menaruh perhatian pada pembangunan desa dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang memadai.
Termasuk di dalamnya kehidupan beragama yang harmonis, pelestarian budaya lokal, serta kesetaraan gender.
“Melalui Musrenbang ini, saya mengajak seluruh pihak terkait untuk bersinergi dalam merumuskan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat,”ujar Daeng Manye.
Beliau berharap seluruh hasil perencanaan dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Takalar.
Dengan kolaborasi seluruh pihak, pembangunan daerah diharapkan berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. (Tarmin-oborbangsa)