NABIRE – Executive Committee (Exco) Partai Buruh Provinsi Papua Tengah mendukung desakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua kepada pemerintah pusat untuk menarik pasukan TNI non-organik dari Kabupaten Paniai. Desakan ini muncul menyusul laporan penempatan personel militer di sejumlah permukiman sipil yang disebut memicu keresahan hingga pengungsian warga.
Berdasarkan keterangan LBH Papua, sejak akhir Oktober 2026 personel militer dilaporkan masuk ke sejumlah kampung di Distrik Agadide, Aweida, Ekadide, dan Kebo. Kehadiran aparat di fasilitas gereja dan pelayanan kesehatan turut menjadi sorotan masyarakat.
Sekretaris Partai Buruh Papua Tengah, Menase Degey, menilai penempatan pasukan non-organik perlu dievaluasi karena dinilai tidak disosialisasikan secara memadai kepada pemerintah distrik, tokoh adat, dan masyarakat setempat.
Menurutnya, situasi tersebut berdampak pada rasa aman masyarakat. Bahkan, sejumlah warga, termasuk lanjut usia, dilaporkan meninggalkan kampung halaman dan berjalan kaki menuju pusat Kabupaten Paniai untuk mencari perlindungan.
Di sisi lain, Satgas HABEMA Yonif 2 Marinir TNI AL memberikan penjelasan bahwa keberadaan personel di Puskesmas Tuguwai bertujuan membantu membersihkan fasilitas kesehatan sebagai bagian dari upaya mendukung kembali pelayanan medis masyarakat.
Perbedaan penjelasan mengenai kehadiran aparat dan penggunaan fasilitas publik tersebut memunculkan tuntutan agar pemerintah membuka dasar hukum, surat perintah, serta mekanisme koordinasi penempatan pasukan di wilayah Paniai.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah Bupati Paniai, Yampit Nawipa, bersama DPRK turun tangan memediasi keresahan masyarakat. Pemerintah daerah juga mendesak pengembalian alat kerja tradisional warga yang sebelumnya disita aparat, seperti parang, kapak, anak panah, dan noken.
Partai Buruh Papua Tengah kini mendorong pemerintah daerah, DPR Papua Tengah, MRP, dan pemerintah pusat mengambil langkah perlindungan terhadap warga sipil. Mereka juga mendesak penarikan pasukan non-organik dari Paniai dan wilayah Papua Tengah.
Bagi masyarakat setempat, persoalan ini bukan hanya menyangkut keberadaan aparat keamanan, tetapi juga kepastian perlindungan hak warga, akses terhadap fasilitas publik, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial. (JeriP.Degei-oborbangsa)