TANJUNG SELOR – Gelombang desakan untuk merombak tata kelola organisasi futsal nasional terus mengalir deras dari berbagai daerah. Terbaru, Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Kalimantan Utara (Kaltara) secara resmi menyatakan dukungannya terhadap wacana pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Federasi Futsal Indonesia (FFI).
Sikap ini menjadi representasi aspirasi daerah yang menuntut adanya evaluasi menyeluruh serta perbaikan manajemen futsal di tingkat nasional. Selain itu, langkah ini diharapkan mampu mempererat komunikasi dan menyelaraskan hubungan kerja antara federasi pusat dengan asosiasi futsal di tingkat provinsi.
Komite Eksekutif (Exco) AFP Kalimantan Utara, Muhammad Yusuf, SH, S.Pd, M.Pd, kepada awak media pada Jumat (13/11/2026) menuturkan bahwa dirinya telah menerima mandat langsung dari Ketua AFP Kaltara untuk melayangkan surat resmi kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.
Surat tersebut memuat aspirasi daerah terkait dinamika internal futsal saat ini sekaligus dorongan reformasi tata kelola sesuai mekanisme organisasi yang berlaku. “Hari ini saya mendapat amanah langsung dari Ketua AFP Kaltara untuk menyerahkan surat tertulis secara resmi kepada Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI,” tegas Muhammad Yusuf.
Ia menjelaskan, inisiatif pengiriman surat tersebut merupakan wujud nyata partisipasi aktif AFP Kaltara dalam mengawal masa depan serta arah kebijakan organisasi futsal di Tanah Air.
Tak berhenti pada pengiriman surat semata, sejumlah jajaran pengurus AFP dari berbagai provinsi bersama perwakilan beberapa klub juga diagendakan untuk beraudiensi langsung dengan Ketua Umum PSSI pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Agenda pertemuan penting tersebut difokuskan untuk membedah situasi terkini sekaligus merespons berbagai dinamika yang tengah bergulir di tubuh Federasi Futsal Indonesia.
Yusuf menaruh harapan besar agar forum pertemuan ini dapat menjadi ruang dialog yang konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bertukar pikiran serta merumuskan solusi terbaik atas persoalan organisasi.
Sebagai informasi, wacana penyelenggaraan KLB ini mulai menguat setelah barisan klub peserta Pro Futsal League (PFL) menyuarakan perlunya perubahan di tubuh FFI. Tercatat, sebanyak 10 klub PFL sebelumnya telah menyatakan sikap resmi mendesak digelarnya KLB sebagai sarana evaluasi organisasi.
Melalui langkah ini, AFP Kaltara berharap suara dan masukan dari daerah dapat menjadi landasan krusial dalam menentukan arah kebijakan pembenahan futsal nasional ke depan.
Pada akhirnya, reformasi tersebut diharapkan mampu melahirkan tata kelola organisasi yang lebih transparan, memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, serta memacu kemajuan prestasi futsal secara merata di seluruh penjuru Indonesia, tak terkecuali di Kalimantan Utara. (James-indra-oborbangsa)