Makassar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur melayangkan sejumlah kritik tajam terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pada Senin (#Prabo16/02/25)
Kritik ini muncul menyusul sorotan terhadap alokasi anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di mana Program Makan Siang Gratis dinobatkan sebagai prioritas utama, sementara sektor pendidikan dan kesehatan hanya ditempatkan sebagai program pendukung.
Dalam pernyataan sikapnya, HMI Cabang Makassar Timur menyoroti ketidakseimbangan skala prioritas anggaran di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Mereka menilai, kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digulirkan justru berpotensi mengorbankan sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kebijakan efisiensi anggaran ini menimbulkan banyak spekulasi mengenai skala prioritas pemerintah. Bagaimana mungkin program makan siang gratis menjadi prioritas utama, sementara pendidikan dan kesehatan hanya dianggap sebagai pendukung?” tulis HMI Cabang Makassar Timur dalam pernyataan sikapnya.
Kritik ini semakin menguat setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memutuskan untuk membatalkan sekitar 400 guru calon peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025. Keputusan ini diambil sebagai dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, memaparkan kondisi terkini terkait rencana pelaksanaan berbagai program yang terdampak efisiensi anggaran.
Paparan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2025.
“Kami terpaksa mengambil langkah-langkah penghematan, termasuk membatalkan sejumlah program yang sebenarnya sangat penting, seperti PPG bagi calon guru. Ini adalah konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran yang harus kami ikuti,” jelas Abdul Mu’ti.
Kebijakan efisiensi anggaran senilai Rp 306,7 triliun ini sebelumnya telah dibahas dalam rapat dengar pendapat antara Komisi XI DPR dan Kementerian Keuangan pada Kamis, 13 Februari 2025 lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa efisiensi ini merupakan bentuk budaya baru dalam pemerintahan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik.
Namun, langkah ini justru menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. HMI Cabang Makassar Timur menilai, kebijakan ini tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kami mendesak pemerintah untuk melakukan reshuffle kabinet agar kebijakan yang diambil lebih berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Jangan sampai efisiensi anggaran justru mengorbankan masa depan generasi muda,” tegas perwakilan HMI Cabang Makassar Timur.
Desakan reshuffle kabinet ini semakin mengemuka di tengah ketidakpuasan publik terhadap skala prioritas anggaran pemerintah.
Masyarakat menuntut agar pemerintah lebih memprioritaskan sektor-sektor yang langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan, daripada program-program yang dinilai kurang strategis.
Sejauh ini, pemerintah belum memberikan respons resmi terhadap desakan reshuffle kabinet tersebut. Namun, kritik dan tuntutan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk HMI Cabang Makassar Timur, menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini masih akan terus menjadi sorotan publik.
(Pen)