MAKASSAR,–Nama Sari Pudjiastuti kembali bergema di ruang sidang Pengadilan Tipikor Makassar. Pada Selasa (22/07/25).
Mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sulsel ini menjadi saksi kunci dalam kasus korupsi proyek multiyears Sabbang–Tallang di Luwu Utara.
Dalam kesaksiannya, Sari mengakui pernah bertemu tiga kali dengan Darmawangsyah Muin, yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Gowa.
Pertemuan itu disebut berkaitan langsung dengan proyek strategis yang kini tengah diperiksa kejaksaan.
Pengakuan tersebut langsung mengguncang logika publik; apakah proyek-proyek pemerintah selama ini memang dikuasai oleh segelintir elite dengan pola pengaturan dari belakang layar?
Sari bukan nama baru dalam pusaran kasus korupsi di Sulawesi Selatan.
Ia sebelumnya telah diperiksa dalam perkara suap dan gratifikasi yang menjerat Nurdin Abdullah, Gubernur Sulsel nonaktif kala itu.
Dalam sidang terdahulu, Sari secara terbuka mengakui menerima uang dari sejumlah kontraktor.
Ia bahkan disebut meminta dana operasional hingga puluhan juta rupiah kepada pengusaha yang ingin memenangkan tender proyek.
Aliran dana itu tak jarang disebut dilakukan untuk “mengamankan pokja” dan memastikan nama kontraktor tertentu keluar sebagai pemenang.
Sebagai pejabat strategis yang mengatur langsung proses lelang proyek di provinsi, posisi Sari sangat menentukan.
Dalam sistem yang korup, jabatan seperti miliknya menjadi pintu masuk transaksi gelap antara pemerintah dan penyedia jasa.
Pengakuannya di depan majelis hakim bahwa ia berkomunikasi intens dengan sejumlah pejabat dan kontraktor memperkuat dugaan bahwa proyek-proyek besar kerap kali sudah diatur sebelum proses resmi dimulai.
Yang mencengangkan, meski telah menjadi saksi kunci dalam kasus sebelumnya, nama Sari kembali muncul dalam skema dugaan korupsi yang berbeda, kali ini dalam proyek Sabbang–Tallang.
Ini memperlihatkan bagaimana jejaring kekuasaan di tubuh birokrasi tidak pernah benar-benar bersih, bahkan setelah satu kasus terungkap.
Keberanian Sari untuk mengakui sebagian peran dan keterlibatannya patut dicatat, namun juga menyisakan tanda tanya besar; seberapa dalam sebenarnya ia terlibat, dan siapa saja yang selama ini dilindungi oleh diamnya?
Dalam pengakuannya, Sari menyebut bahwa ia tidak hanya berhubungan dengan kontraktor, namun juga pejabat politik yang memiliki pengaruh terhadap arah proyek.
Pertemuan dengan Darmawangsyah Muin pun bukan tanpa makna. Ia menyampaikan itu dengan tenang, seolah menunjukkan bahwa urusan seperti ini bukan hal luar biasa di lingkar kekuasaan.
Publik layak tahu bahwa kasus ini bukan semata urusan hukum. Ini soal bagaimana moral birokrasi dibentuk oleh kompromi, uang, dan kekuasaan.
Sari Pudjiastuti adalah wajah dari sistem yang cacat, sekaligus cermin dari banyaknya pejabat yang tersandera oleh permainan proyek.
Ia bukan aktor tunggal. Tapi posisinya sebagai pengatur jalur tender menjadikannya salah satu saksi hidup terpenting dalam membongkar sistem tender yang disulap menjadi mesin perampok uang negara.
Kini pengakuan demi pengakuan terus mengalir di ruang sidang. Namun, akankah semua berhenti pada pejabat level menengah seperti Sari?
Ataukah keberaniannya membuka tabir justru akan mengarah ke sosok-sosok yang selama ini nyaman di balik layar, termasuk elite politik yang selama ini bersih dari sentuhan hukum?
Jawabannya masih bergantung pada seberapa dalam keberanian aparat penegak hukum menyusuri arus uang yang selama ini mengalir diam-diam di balik proyek pemerintah.
Kasus Sari Pudjiastuti bukan akhir cerita, tapi bisa menjadi awal pembongkaran besar-besaran skandal proyek di Sulawesi Selatan jika negara memang sungguh-sungguh ingin bersih.
Laporan: Iksan
Editor: OborSulsel
