GOWA – Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan. Besarnya potensi penghimpunan dana dari pemotongan penghasilan pegawai memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi, pencatatan, dan pertanggungjawaban keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Gowa.
Berdasarkan Keputusan Bupati Gowa Nomor 502/11/2025 tertanggal 4 Juli 2025, pemotongan penghasilan pegawai untuk infak ditetapkan berdasarkan golongan, yakni PPPK Rp50 ribu, Golongan I Rp25 ribu, Golongan II Rp50 ribu, Golongan III Rp75 ribu, dan Golongan IV Rp100 ribu per bulan.
Data ASN Pemkab Gowa per November 2026 mencatat total 10.934 pegawai, terdiri atas 5.033 PNS, 2.020 PPPK, dan 3.881 PPPK paruh waktu.
Berdasarkan simulasi awal terhadap jumlah pegawai tersebut, potensi penghimpunan selama 14 bulan diperkirakan mencapai Rp7,187 miliar. Namun, angka ini merupakan estimasi, bukan penerimaan yang telah diverifikasi.
Persoalan semakin menarik setelah BAZNAS Gowa menyampaikan data penghimpunan dana infak ASN Pemkab Gowa periode Agustus 2025 hingga Juni 2026 atau selama 10 bulan.
Ketua BAZNAS Gowa, H. Abbas Salauddin, bersama jajarannya memberikan penjelasan kepada redaksi dengan menyebut jumlah ASN yang tercatat membayar infak sebanyak 7.089 orang.
Rinciannya, Golongan I sebanyak 50 orang, Golongan II sebanyak 605 orang, Golongan III sebanyak 4.672 orang, dan Golongan IV sebanyak 1.762 orang, 2080 orang PPPK.
Adapun nilai penghimpunan per bulan berdasarkan rincian yang disampaikan BAZNAS yakni Golongan I Rp1,25 juta, Golongan II Rp30,25 juta, Golongan III Rp350,4 juta, dan Golongan IV Rp167,2 juta, belum termasuk 2080 orang PPPK.
Jika dikalikan selama 10 bulan, total penghimpunan berdasarkan rincian tersebut mencapai sekitar Rp5,4905 miliar atau dibulatkan Rp5,49 miliar.
Di sisi lain, laporan BAZNAS Gowa Semester I 2026 mencatat total penghimpunan ZIS-DSKL sebesar Rp3.663.421.047.
Dana tersebut terdiri atas infak tidak terikat sekitar Rp3,25 miliar, infak terikat Rp57,5 juta, zakat Rp348,93 juta, dan fidyah Rp3,96 juta.
Dalam laporan yang sama, BAZNAS menyebut telah menyalurkan dana sebesar Rp2.729.376.473 kepada 5.825 penerima manfaat.
Perbedaan periode dan cakupan laporan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka. Sebab, angka Rp3,66 miliar merupakan penghimpunan seluruh sumber ZIS-DSKL dalam periode laporan, sedangkan angka Rp5,49 miliar merupakan klaim penerimaan infak ASN Pemkab Gowa selama 10 bulan.
Apakah seluruh dana yang dipotong dari penghasilan ASN telah disetorkan dan tercatat dalam rekening resmi BAZNAS? Bagaimana mekanisme pencatatan dan rekonsiliasi antara bendahara masing-masing instansi dengan BAZNAS?
Selain itu, berapa total penerimaan yang bersumber dari ASN Pemkab Gowa, ASN Kementerian Agama, serta pegawai PDAM secara terpisah?
Publik juga perlu mengetahui apakah pengelolaan dana tersebut telah melalui audit keuangan dan bagaimana hasil pemeriksaannya.
Untuk memastikan akuntabilitas, BAZNAS Gowa dan Pemkab Gowa perlu membuka rekapitulasi penerimaan, bukti penyetoran, laporan keuangan, serta hasil audit kepada publik.
Dana zakat dan infak merupakan amanah masyarakat. Setiap rupiah yang dihimpun, terlebih melalui pemotongan penghasilan pegawai, harus memiliki pencatatan dan pertanggungjawaban yang jelas.
Kini, publik menunggu keterbukaan BAZNAS Gowa. Bukan sekadar berapa besar dana yang diklaim terkumpul, tetapi bagaimana setiap rupiah dikelola, disalurkan, dan dipertanggungjawabkan.
Transparansi adalah kewajiban dalam mengelola amanah umat, bukan sekadar pilihan. (Red-oborbangsa)

