MAKASSAR,— Sebuah surat terbuka dari seorang guru perempuan yang ditujukan kepada Wali Kota Makassar mendadak viral di berbagai grup WhatsApp warga dan komunitas pendidikan sejak Kamis malam (16/5).
Surat yang ditulis dengan penuh emosi dan kejujuran ini mengungkap kondisi memprihatinkan di SDN Kumala, salah satu sekolah dasar negeri di Kota Makassar.
Dalam surat bertanggal 16 Mei 2025 tersebut, sang guru menceritakan bagaimana perubahan drastis terjadi di sekolah sejak kepemimpinan beralih ke Pelaksana Harian Kepala Sekolah bernama Sultan Abadi.
Ia mengungkapkan dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga intimidasi terhadap guru yang mencoba bertanya atau bersuara.
“Hampir 100 juta rupiah tidak pernah dijelaskan penggunaannya. Kami bertanya… tapi hanya dapat tatapan dingin, suara tinggi, bahkan intimidasi,” tulis guru yang identitasnya belum diketahui secara publik itu.
Lebih jauh, guru tersebut menggambarkan suasana kerja yang penuh tekanan, minim fasilitas, serta beban psikologis yang harus mereka pikul setiap hari.
Ia bahkan menyebutkan bahwa guru-guru harus membeli alat tulis dan kertas ujian dari kantong pribadi karena sekolah tak menyediakan.
“Ini bukan lagi rumah pendidikan. Ini medan perang batin,” tulisnya pilu.
Surat yang disebar dengan tajuk “Seorang Guru yang Masih Percaya, Meski Terluka” ini telah memicu reaksi publik.
Warganet mengungkapkan empati dan kemarahan, serta menandai akun resmi Pemkot Makassar dan Dinas Pendidikan Kota Makassar di berbagai platform media sosial.
Banyak yang mendesak Wali Kota Makassar untuk turun tangan langsung dan melakukan investigasi menyeluruh terhadap SDN Kumala.
DPRD Kota Makassar Turun Tangan
Menanggapi viralnya surat tersebut, anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi D, Ari Ashari Ilham, menyatakan akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan.
“Segera kami panggil kepseknya, dengan Kadis Pendidikan, untuk memberikan penjelasan terkait hal ini, sekaligus kami akan tanyakan alasan penggantian kepsek sebelumnya,” tegas Ari Ashari Ilham saat dikonfirmasi Jumat pagi (17/5).
Ia menegaskan bahwa Komisi D akan mengawal kasus ini secara serius demi menjaga marwah dunia pendidikan di Kota Makassar.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Wali Kota Makassar maupun Dinas Pendidikan.
Namun, tekanan publik terus meningkat, dan banyak pihak berharap agar surat ini menjadi titik awal perbaikan sistemik dalam pengelolaan sekolah negeri.
Dalam penutup suratnya, sang guru tidak menuntut kemewahan, melainkan meminta perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah.
Ia memohon agar sekolah kembali menjadi tempat yang aman, manusiawi, dan layak bagi anak-anak dan guru.
Kini, mata publik tertuju ke Balai Kota. Apakah suara lirih dari ruang kelas ini akan dijawab dengan tindakan nyata? Waktu akan membuktikan.
Laporan: Iksan
Editor: Pen/OborMks