Jelang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gowa provinsi sulawesi Selatan, diduga adanya pelanggaran pemilu di lingkungan pendidikan Kabupaten Gowa. Temuan tersebut diduga dilakukan oleh tim paslon calon Bupati Gowa yang melibatkan guru sekolah.
Pada Gelar Pendapat/Audiens tersebut dipimpin oleh H. Ramli Rewa dan Ketua Komisi 4 di Kantor DPRD Gowa, Sungguminasa. (25/11/2024).
Dalam pertemuan bersama Ketua DPRD Gowa tersebut hadir dari HMI Cabang Gowa Raya, Perisai, Aktivis Perempuan, SAPMA Gowa, dan aktivis PMII Gowa.
Sementara dalam pertemuan dengar pendapat tersebut tidak dihadiri oleh T. Mursad Kepala Dinas Pendidikan Gowa.
Diketahui Kadis Pendidikan mangkir dengan alasan belum ada izin dari Bupati.
Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya menganggap Tindakan Culas di Lingkungan Pendidikan menciderai citra demokrasi.
“Polemik yang terjadi di intitusi pendidikan di Kabupaten Gowa menciderai nilai pendidikan itu sendiri. Termasuk pula mempertontonkan tidak sehatnya demokrasi di Kabupaten Gowa. Praktik money politik dilakukan di area sekolah. Mirisnya lagi, alasan Kepala dinas pendidikan tidak menghadiri RDP adalah karena belum adanya izin dari pimpinan. Kami berpendapat bahwa, jangan sampai praktek money politik oknum guru di salah satu sekolah justru dilegitimasi atau atas sepengetahuan kepala sekolah, kepala dinas pendidikan Kabupaten Gowa dan seterusnya. Jika demikian, maka institusi pendidikan di kabupaten Gowa sangat terciderai oleh kepentingan-kepentingan politik. Kejadian ini sangat kami sayangkan, apalagi bertepatan dengan hari guru nasional”, ungkap Nawir Kalling.
Sementara menurut Ketua DPRD Gowa “Kami dari DPRD ucapkan terimakasih karena teman-teman aktivis sudah responsif terkait problem yang sekarang ada di lingkungan pendidikan. Kami juga pun telah fasilitasi untuk adakan RDP meskipun pak Kadis Pendidikan tidak dapat hadir dengan alasan belum ada izin dari bupati. (ungkapnya).
“Insyaalah besok kita adakan lagi RDP langsung bersama komisi 4 dan komisi 1. Nanti kita undang lagi instansi terkait dan teman-teman aktivis. Karena kisruh ini mesti ditindak tegas karena dianggap sangat urgent demi keberlangsungan demokrasi yang baik di Kabupaten Gowa. (Imas-oborbangsa)