Proyek pembangunan intake dan jaringan pipa air baku BBWS Pompengan Jeneberang dibeberapa kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Proyek yang dibangun dari tahun 2020 – 2023 hingga saat ini tidak dapat difungsikan dan beroprasi lagi, dikarenakan banyak mesin yang sudah rusak, padahal anggaran pembangunan intake dan jaringan pipa air baku dengan anggaran puluhan milyar mubazir karena dugaan pengadaan alat dikorupsi.
Proyek pembangunan intake dan jaringan pipa air baku yang ada dikabuten bantaeng tahun 2020 dengan anggaran Rp12 milyar rupiah lebih oleh PT Fikri Bangun Persada, di beberapa titik sudah banyak yang rusak, setelah di telusuri ternyata mesin yang digunakan merek lambordini tahun pembuatan 1991.
Proyek pembangunan intake dan jaringan pipa air baku Tana Toraja dengan nilai anggaran Rp 40 milyar lebih yang dibangun tahun 2020 oleh PT. Indotehnik Pembangunan juga mengalami hal yang sama dibeberapa titik sudah tak layak pakai, belum lagi proyek pengadaan air bersih untuk masyarakat yang ada di kabupaten barru mulai dibangun tahun 2017 hingga saat ini tahun 2024 tidak dapat difungsikan dan dinikmati oleh masyarakat.
Proyek pembangunan intake dan jaringan pipa air baku kota sengkang kabupaten wajo dengan nilai Rp 27 milyar lebih oleh PT Mari Bangun Nusantara, bernasib sama dengan mesin yang rusak dan tidak beroprasi lagi.
Proyek tersebut harus di usut tuntas, mulai dari proses pelelangan, pengadaan barang serta para Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan kontraktor yang mengerjakan, bukan hanya proyek yang dibangun tahun 2020, tetapi keseluruhan proyek mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2024 harus diusut kembali, termasuk para pejabatnya yang sudah berpindah tugas harus bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan anggaran pada proyek tersebut, ungkap Koordinator wilayah 3 LT-KPSKN PIN RI, NS H Mustajab. S.kep.M.kes.
Mustajab, berharap agar pemerintahan Prabowo-Gibran mengusut tuntas proyek yang ditengarai merugikan negara di provinsi Sulawesi Selatan, dalam waktu dekat kami akan bersurat ke kabinet merah putih lewat mentri PUPR agar segera mengusut proyek pembangunan intake dan jaringan pipa air baku yang ada di provinsi Sulawesi Selatan dan sulampapua, yang dikelola oleh Balai Besar Pompengan Jeneberang., kuncinya.
Pejabat yang bertanggung jawab pada BBWS Pompengan Jeneberang, SNVT Air tanah dan air Baku, saat dikonfirmasi beberapa kali dikantornya, jl monumen emmy saelan makassar dan jl Tumanurung nomor 17 sungguminasa, “tidak berada ditempat” , kata security. (Tim-oborbangsa)