JAKARTA–Situasi perkembangan kasus yang mengguncang panggung politik Indonesia, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis 20/02/25.
Penahanan ini dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan suap dan obstruction of justice (merintangi penyidikan) yang melibatkan proses penetapan anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024.
Hasto ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Jakarta Timur selama 20 hari, hingga 11 Maret 2025.
Penetapan Hasto sebagai tersangka didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024, tertanggal 23 Desember 2024.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa Hasto diduga terlibat dalam upaya mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Harun Masiku dan Saeful Bahri.
Keduanya diduga memberikan hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022, dan Agustiani Tio F.
“Tindakan Hasto melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,”
“Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” tegas Setyo Budiyanto dalam konferensi pers pada Kamis, (20/02/25)
Hasto Menantang KPK, “Periksa Keluarga Jokowi!”
Di tengah penahanannya, Hasto Kristiyanto justru melontarkan pernyataan yang mengejutkan.
Ia menegaskan bahwa dirinya siap menerima konsekuensi hukum, namun mendesak KPK untuk menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu.
“Semoga ini menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum tanpa kecuali. Termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih, merdeka!” ujar Hasto dengan tegas.
Pernyataan Hasto ini langsung memantik reaksi dari berbagai kalangan, termasuk dari internal partainya sendiri.
Ferdinand Hutahaean, kader PDIP, melalui akun media sosialnya, mengungkapkan kekhawatirannya atas dampak penahanan Hasto terhadap dinamika internal partai.
“Saya belum bisa menebak apa yang akan terjadi setelah ini, terutama sikap Ibu Mega sebagai Ketua Umum Partai,” tulis Ferdinand.
Ferdinand juga mengungkit keberadaan dokumen-dokumen penting yang diduga disimpan oleh Hasto di Rusia melalui pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie.
“Apakah peluru data dan dokumen yang disimpan Hasto di Bu Connie akan dikeluarkan?,”
Akankah ramai pasca penahanan ini ataukah akan biasa saja? Entahlah,” tandasnya.
PDIP Tegaskan Tidak Akan Mencari Pengganti Hasto
Meski Hasto kini berada di balik jeruji besi, PDIP menegaskan bahwa mereka tidak akan mencari penggantinya sebagai Sekretaris Jenderal.
Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Komarudin Watubun, menyatakan bahwa Hasto tidak akan dinonaktifkan dari jabatannya.
“Tidak ada Plt atau Plh, Mas Hasto tidak dinonaktifkan,” ujar Komarudin.
Narasi Hukum yang Mengguncang
Penahanan Hasto Kristiyanto bukan sekadar kasus hukum biasa.
Ini adalah sebuah narasi yang menggabungkan dinamika politik, hukum, dan kekuasaan.
Desakan Hasto agar KPK memeriksa keluarga mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah dimensi baru dalam kasus ini, yang berpotensi memicu gelombang kontroversi dan perdebatan publik.
Dokumen-dokumen yang disebut-sebut disimpan di Rusia juga menjadi tanda tanya besar.
Apakah dokumen tersebut akan menjadi “senjata” politik yang dapat mengubah peta kekuasaan di Indonesia?
Ataukah ini hanya bagian dari drama politik yang akan berlalu dengan sendirinya?
Satu hal yang pasti, kasus ini telah menempatkan KPK di bawah sorotan tajam.
Mampukah lembaga antikorupsi ini menjaga independensinya di tengah tekanan politik yang kian memanas?
Ataukah kasus ini akan menjadi bumerang yang justru mengancam kredibilitas KPK?
Hasto Kristiyanto mungkin kini berada di balik jeruji besi, namun gaung pernyataannya terus bergema, mengundang pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab.
Narasi hukum ini belum berakhir, dan dampaknya terhadap panggung politik Indonesia masih harus ditunggu.
(Oleh: Redaksi OborJkt)