JAKARTA– Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Anwar Abbas, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera mengambil alih penyelidikan kasus Pagar Laut yang diduga sarat praktik korupsi.
Dalam pernyataan tegasnya, Selasa (25/6/2024).
Anwar menegaskan seluruh aparat penegak hukum harus mendukung program pemberantasan korupsi Presiden Prabowo Subianto tanpa kompromi.
“Jika ada yang menghambat, presiden harus menegur mereka. Untuk apa diajak kalau hanya jadi penghalang?” ujarnya, merujuk pada lambannya penyelidikan aspek korupsi dalam proyek senilai ratusan miliar rupiah ini.
Kasus Pagar Laut, yang saat ini hanya diusut kepolisian dari sisi pemalsuan dokumen, disebut Buya Anwar sebagai potensi bom waktu bagi citra pemerintah.
“Jangan sampai masyarakat melihat Prabowo dan pemerintah setengah hati memberantas korupsi. Jika dibiarkan, ini bukti negara tidak baik-baik saja,” sindirnya, menyentil jargon kampanye presiden.
Ia mengingatkan, pembiaran terhadap dugaan suap atau mark-up anggaran dalam proyek kontroversial itu bisa merusak kepercayaan publik.
Desakan ini muncul di tengah ketegangan antara Kejagung dan Polri. Meski Kejagung telah merekomendasikan perluasan penyelidikan ke ranah korupsi sejak lama, kepolisian dinilai belum bergerak signifikan.
Sumber internal Kejagung mengungkapkan, lembaga itu telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kantor perusahaan terkait, sebagai langkah awal mengungkap aliran dana mencurigakan.
“Ini ujian bagi hubungan lembaga penegak hukum. Presiden harus turun tangan memastikan semua pihak sejalan,” tegas Anwar.
Proyek Pagar Laut sendiri telah lama jadi sorotan karena proses lelang yang tidak transparan dan dugaan mark-up. LSM anti-korupsi menyebut setidaknya 5 perusahaan terlibat dalam aliran dana tak wajar.
Buya Anwar menegaskan, keberanian Kejagung menuntaskan kasus ini akan menjadi barometer komitmen nyata Prabowo dalam pemberantasan korupsi.
“Jangan sampai kasus ini jadi PR- tidur yang mempermalukan kita semua,” tambahnya.
Di sisi lain, Presiden Prabowo disebutkan akan segera memanggil pimpinan Kejagung dan Kapolri untuk koordinasi darurat.
Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah gesekan antarlembaga sekaligus memastikan agenda anti-korupsi tidak mandek.
“Pagar Laut bukan cuma soal uang, tapi ujian bagi integritas penegak hukum dan politik Prabowo,” pungkas Anwar.
Laporan: Chris
Editor: Kyky/OborJkt