TAKALAR– Desa Towata, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, saat ini menghadapi ancaman nyata dari aktivitas tambang ‘ilegal’ yang merajalela tanpa pengawasan dan izin resmi.
Penambangan galian C yang diduga dilakukan oleh pihak swasta ini telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan serta keresahan mendalam di kalangan masyarakat.
Ironisnya, meskipun Takalar dan Gowa adalah kabupaten bertetangga bahkan dipimpin oleh dua bupati yang bersaudara reaksi pemerintah dan aparatnya terhadap isu tambang sangat bertolak belakang.
Di Kabupaten Gowa, sang adik, Bupati Gowa, bersama Kapolres yang baru, bergerak cepat menertibkan tambang ilegal.
Langkah cepat itu mendapat apresiasi luas karena menunjukkan keberpihakan pada perlindungan lingkungan dan keselamatan warga.
Sementara itu, di Takalar, sang kakak yang menjabat sebagai bupati dinilai justru abai. Laporan warga dan suara protes dari berbagai pihak tak kunjung direspons secara serius.
Ketidakaktifan Kapolres Takalar juga menuai kritik tajam, bahkan di media sosial mulai ramai tagar #GantiKapolresTakalar, sebagai bentuk kekecewaan dan tuntutan masyarakat atas lambannya penanganan tambang ilegal di wilayah tersebut.
Tokoh masyarakat setempat, H. Basri Daeng Ngemba, menyampaikan kekecewaannya:
“Kami ini rakyat kecil, lahan kami dirusak, air keruh, jalan hancur. Pemerintah bilang peduli rakyat, tapi di sini semua diam. Di Gowa cepat ditindak, kenapa di Takalar tidak?”
Sementara itu, aktivis lingkungan hidup dari Koalisi Hijau Sulsel, Nur Aini Salam, menegaskan:
“Ini bukan hanya soal tambang, ini soal keberlangsungan hidup. Takalar sedang menuju bencana ekologis jika praktik tambang ilegal terus dibiarkan.”
“Pemerintah daerah dan aparat hukum tak bisa lagi berpura-pura tak tahu.” Kata Aini pada Minggu (15/06/25) di Makassar.
Ia juga menyindir perbedaan tajam antara dua kabupaten saudara itu:
“Apa karena di Gowa ada tekanan publik lebih besar? Atau karena ada kemauan politik yang jelas? Di Takalar justru yang muncul adalah pembiaran yang sistemik.”
Kritik dan tuntutan kini mengalir deras. Warga mendesak agar Pemerintah Kabupaten Takalar bersama aparat penegak hukum, khususnya Kapolres Takalar, segera mengambil langkah konkret bukan sekadar wacana.
Jika tidak, ketidakpuasan publik dipastikan akan terus meluas dan bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan kepercayaan terhadap institusi pemerintah.
Ketika saudara di Gowa mampu bertindak tegas, publik Takalar kini menanti; kapan giliran pemerintah dan aparat di sini bangun dari tidur panjang?
Laporan: Tim Obor Bangsa