- Wujudkan Hunian Layak, Kodim 1409/Gowa Lanjutkan Pembangunan Rumah Syahrir dan Ismail
- Pengerjaan Tower Sumur TMMD Ke-130 Kodim 1409/Gowa Terus Berjalan
- Kronologi Perang Kelompok Lonner–Jor-Joran di Makassar, Polisi Dalami Akar Konflik
- Ketua PWI dan Kapolda Sulsel Siap Dorong Sulsel Aman dan Maju
- Polemik Pansus Hak Angket DPRD Gowa Merembet ke Internal PAN, Lima Kader Diusulkan Dipecat dan Di-PAW
- Bag (1), Membongkar Jejak Pajak Penerangan Jalan Takalar 2023–2025, Dari Pungutan PLN hingga Kas Daerah
- “Jalanan Tak Lagi Aman, Dampak Perang Kelompok terhadap Kehidupan Warga Makassar”
- Kapolda Baru, Tantangan Lama, Mampukah Irjen Awal Chairuddin Memutus Rantai Perang Kelompok di Makassar?
Penulis: Obor Bangsa
BI Siapkan Uang Tunai Rp 180,9 Triliun untuk Momen Ramadhan & Idul Fitri, Antisipasi Kebutuhan Likuiditas di Momen Spesial
JAKARTA—Memasuki bulan suci Ramadhan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 2025, Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan langkah strategis untuk memastikan kecukupan likuiditas uang tunai di masyarakat. Nilai uang tunai yang disiapkan mencapai Rp 180,9 triliun, meskipun mengalami penurunan 1,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 183,8 triliun. Penurunan ini dipicu oleh pertimbangan ruang akseptasi non-tunai yang semakin meluas, seiring dengan transformasi digital dalam sistem pembayaran di Indonesia. “Kami telah menyiapkan Rp 180,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan uang tunai masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri” “Penurunan jumlah ini kami lakukan karena adanya ruang akseptasi non-tunai yang semakin berkembang, sehingga kami…
JAKARTA–Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan kembali menjadi sorotan publik, terutama setelah mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof. Mahfud MD, menyuarakan kritiknya terhadap beberapa ketentuan dalam RUU tersebut. Sorotan ini tidak hanya datang dari kalangan aktivis, tetapi juga dari tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman langsung dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Kritik Mahfud MD menyinggung potensi pelanggaran prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam RUU tersebut, yang dinilai dapat melemahkan sistem hukum yang telah dibangun selama ini. Izin Jaksa Agung Sebelum Pemeriksaan Jaksa Salah satu poin utama yang dikritik oleh Mahfud MD adalah ketentuan dalam RUU Kejaksaan yang mengharuskan adanya izin…
Polres Gowa Sambut Kunjungan Tim BPK RI untuk Audit Laporan Keuangan Polri TA 2024: Wujud Transparansi & Akuntabilitas
SUNGGUMINASA –Polres Gowa menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk memeriksa Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rewako Wicaksana Laghawa, Mapolres Gowa, Rabu (19/2/2025). Kapolres Gowa, AKBP R.T.S. Simanjuntak, beserta jajaran menyambut baik kedatangan Tim BPK RI. Dalam sambutannya, Kapolres menegaskan komitmen Polres Gowa dalam mendukung proses pemeriksaan. “Kami siap mendukung penuh untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,” ujarnya. Tim BPK RI mengapresiasi kesiapan Polres Gowa dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan penggunaan anggaran negara di lingkungan Polri berjalan efektif, efisien, dan sesuai regulasi. Hasil audit diharapkan…
Andi Ina – ABustan Andi Bintang Tuntaskan Gladi Bersih, Siap Pimpin Barru dengan Integritas
BARRU–Bupati dan Wakil Bupati Barru terpilih Andi Ina Kartika Sari dan Abustan Andi Bintang mengikuti gladi bersih pelantikan Kepala Daerah, diarea Monas, Jakarta Pusat, pada Rabu (19/2/2025). Gladi bersih adalah merupakan lanjutan gladi kotor pelantikan Kepala Daerah, yang digelar pada Selasa kemarin. Terpantau, hujan gerimis yang turun sejak subuh tidak mempengaruhi pelaksanaan gladi bersih. Para Kepala Daerah terpilih itu tetap bersemangat berbaris teratur. Mereka terus berlatih kendati pakaian mereka terlihat basah oleh gerimis. Bupati dan Wakil Bupati Barru terpilih, Andi Ina Kartika Sari dan Abustan Andi Bintang tiba dilokasi tepat pukul 06.25 WIB. Tepat pukul 07.00 WIB, keduanya bergabung bersama…
Jakarta– Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA), tinggal selangkah lagi menuju pelantikan resmi sebagai pemimpin Kota Anging Mammiri. Keduanya akan dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2/2025). Pelantikan ini menandai dimulainya periode kepemimpinan mereka untuk tahun 2025-2030. Sebelum pelantikan, Munafri dan Aliyah telah meminta restu serta doa dari masyarakat Makassar agar prosesi pelantikan berjalan lancar dan amanah yang mereka emban dapat dijalankan dengan baik. “Tabe’, mohon doa ta semua agar pelantikan besok berlangsung lancar tanpa hambatan. Kami ingin menjalankan amanah ini dengan penuh…
TAKALAR–Setelah dilantik sebagai Bupati Takalar, Daeng Manye dijadwalkan mengikuti kegiatan retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. “Retreat ini merupakan program yang dirancang untuk menarik diri dari kesibukan sehari-hari guna merenung dan membina diri pasca-pelantikan. Kegiatan ini akan berlangsung mulai 20 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025. Retreat ini diikuti oleh kepala daerah terpilih, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, yang dilantik pada 20 Februari 2025 besok. Namun, berdasarkan kebijakan Kementerian Dalam Negeri, hanya bupati yang diwajibkan mengikuti retreat selama 7 hari. Sementara itu, Wakil Bupati Takalar, Hengky Yasin, dijadwalkan kembali ke Takalar pada 21 Februari 2025. “Wakil Bupati…
Ketua DPW Perindo Sulsel, Sanusi Ramadhan Dicopot, Andi Barlianto Asapa Ditunjuk sebagai Plt
MAKASSAR –- Partai Perindo melakukan perubahan kepemimpinan di tingkat daerah dengan mencopot Sanusi Ramadhan dari jabatannya sebagai Ketua DPW Perindo Sulawesi Selatan (Sulsel). “Keputusan ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perindo terhadap kepengurusan daerah yang dinilai mengalami penurunan kinerja. “Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, menunjuk Andi Barlianto Asapa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW Perindo Sulsel. “Andi Barlianto, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) DPP Perindo, diharapkan dapat membawa perubahan dan memperkuat kembali posisi partai di Sulsel setelah evaluasi Kinerja dan Penurunan Suara Pemilu 2024. Sekretaris Jenderal DPP Perindo,…
JAKARTA –Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 telah menjadi sorotan utama bagi para pencari kerja yang ingin mengabdi kepada negara. Berdasarkan informasi dari situs resmi SSCASN BKN, pendaftaran CPNS 2025 diprediksi akan dibuka pada April 2025. Simak bocoran lengkapnya berikut ini! Jadwal Pendaftaran CPNS 2025 Seperti tahun-tahun sebelumnya, pendaftaran CPNS 2025 diperkirakan akan dimulai pada April 2025 dengan durasi yang cukup panjang untuk memberi kesempatan bagi calon pelamar mempersiapkan diri. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal resmi sscasn.bkn.go.id, yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Calon pelamar disarankan untuk rutin memantau situs resmi BKN dan SSCASN untuk mendapatkan…
Lanjutan Skandal Pemagaran Laut Tarumajaya, Pejabat Diduga Terlibat Manipulasi Data Tanah
JAKARTA — Kasus pemagaran laut di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, semakin menarik perhatian publik setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Nusron Wahid, mengungkap adanya keterlibatan oknum pejabat hingga ke level kepala seksi (kasi) di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bekasi. Proses investigasi internal terhadap pegawai BPN yang diduga terlibat dalam kasus ini telah selesai dilaksanakan, dan hasilnya mengungkap fakta-fakta mengejutkan. “Salah satunya di level itu. Karena kepala seksi yang bagian pengukuhan, kenapa tidak mengontrol itu,” kata Nusron di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). Meskipun demikian, Nusron memastikan bahwa tidak ada keterlibatan pejabat eselon 1 dan 2,…
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan kesiapannya untuk kooperatif menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Hasto menegaskan bahwa KPK harus mematuhi prinsip keadilan dalam penegakan hukum, bukan sekadar menjalankan aturan formal. “Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (18/2/2025). “Sebagai momentum untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, saya siap dan akan selalu kooperatif mengikuti seluruh proses hukum di KPK,” tegas Hasto. Meski demikian, Hasto menyentil KPK agar tidak menyimpang dari prinsip hukum yang benar. Ia menegaskan bahwa hukum harus dijalankan dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan kemanusiaan,…
