JAKARTA — Hiruk-pikuk pemberitaan terkait dugaan penggunaan fasilitas negara oleh istri Menteri Koperasi dan UMKM, Maman Abdurrahman, akhirnya mendapat jawaban langsung dari yang bersangkutan.
Dalam suasana tegang namun terbuka, Maman hadir di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 4 Juli 2025, guna memberikan klarifikasi langsung atas isu yang sempat menjadi bola liar di ruang publik.
Pantauan OborBangsa di lokasi, Maman tiba sekitar pukul 14.30 WIB, mengenakan batik lengan panjang berwarna cokelat gelap.
Ia langsung menuju ruang informasi publik KPK, membawa sejumlah dokumen dan bukti transaksi pribadi.
“Saya hadir bukan karena dipanggil. Ini murni inisiatif pribadi untuk menjawab keresahan publik.
Saya ingin pastikan, tidak ada sepeser pun uang negara yang digunakan dalam keberangkatan istri saya ke Eropa,” tegas Maman dalam pernyataan pers singkat kepada awak media.
Isu ini bermula dari beredarnya sebuah surat berkop Kementerian Koperasi dan UMKM tertanggal 30 Juni 2025, yang menyebut permintaan pendampingan protokoler oleh KBRI di tujuh negara Eropa untuk kunjungan istri menteri.
Surat tersebut memicu spekulasi liar, bahkan sindiran dari sejumlah politisi oposisi yang menuding adanya “liburan terselubung berkedok misi budaya.”
Namun, Maman menegaskan bahwa surat itu bukan hasil disposisi dirinya dan ia tidak mengetahui siapa yang menerbitkannya.
“Saya sudah minta inspektorat internal kementerian untuk menelusuri asal muasal surat tersebut. Jika terbukti ada penyalahgunaan administratif, akan kami proses sesuai aturan,” ujarnya.
Istrinya, Agustina Hastarini, disebut ikut dalam rombongan misi budaya sebagai pendamping anak mereka yang mengikuti kegiatan seni budaya pelajar internasional agenda tahunan yang diselenggarakan oleh sekolah.
“Semuanya dibiayai sendiri. Dari tiket, hotel, transportasi, makan, semuanya dibayar melalui rekening pribadi istri saya. Bukti-buktinya lengkap dan sudah saya serahkan ke KPK,” tambah Maman, menunjukkan bundel map dokumen di tangannya.
Ia juga menegaskan bahwa klarifikasi ini bukan sekadar pembelaan, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan transparansi sebagai pejabat publik.
“Saya ingin memberi contoh bahwa keluarga pejabat harus bersih dan mandiri, tidak bergantung pada fasilitas negara apalagi jika tidak relevan dengan tugas kedinasan.”
Sejumlah aktivis antikorupsi dan pengamat kebijakan publik menilai langkah Maman ini patut diapresiasi. Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap elite birokrasi, hadirnya menteri secara sukarela ke KPK dinilai sebagai bentuk etika yang mulai langka.
Namun, sorotan tetap tertuju pada dugaan maladministrasi dalam penerbitan surat resmi kementerian yang berisi permintaan fasilitas protokoler tersebut.
Bila tidak diusut tuntas, hal ini bisa mencederai semangat reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintahan.
Maman sendiri berharap masyarakat tidak membesar-besarkan isu ini. “Jangan kita biarkan hoaks dan fitnah merusak nama baik keluarga orang lain. Saya dan keluarga siap terbuka dan kooperatif,” tutupnya.
Laporan : Chris OborBangsa
Lokasi: Gedung KPK – Jakarta Selatan
Tanggal: 4 Juli 2025
