MAKASSAR –Aset pemerintah yang terlupakan di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, kini menjadi sorotan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Dalam kunjungan mendadak pada Minggu (18 Mei 2025), Munafri mengevaluasi potensi lahan seluas ribuan meter persegi itu untuk diubah menjadi pusat layanan masyarakat yang multifungsi.
“Ini aset strategis. Kita harus pastikan legalitasnya jelas agar pemanfaatannya optimal dan tidak bermasalah di masa depan,” tegas Munafri saat berdialog dengan staf kelurahan.
Menurutnya, langkah pertama yang krusial adalah menyelesaikan administrasi hukum aset tersebut. Kepastian ini, imbuhnya, menjadi kunci untuk menghindari sengketa dan memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan.
Dari pantauan di lokasi, lahan yang selama ini belum tergarap itu disebut memiliki peluang besar diubah menjadi ruang publik inovatif.
Wacana yang sedang digodok antara lain pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), pusat pelatihan keterampilan warga, hingga gedung layanan satu atap.
“Kita ingin fasilitas ini menjawab kebutuhan langsung masyarakat, seperti akses pendidikan, pelatihan kerja, atau area rekreasi keluarga,” ujar Munafri.
Ia menambahkan, tim teknis telah diminta menyusun rencana detail pengembangan lahan.
“Setelah administrasi rampung, kita akan fokus pada desain yang partisipatif, melibatkan masukan warga,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan bisa mempercepat realisasi proyek, yang ditargetkan mulai dikerjakan dalam tahun ini.
Analis kebijakan publik, Andi Nurhalisa, menyambut positif inisiatif Pemkot. “Pengembangan aset negara harus berorientasi pada pemberdayaan.
Misalnya, dengan menggabungkan RTH dan pusat pelatihan, kita bisa ciptakan ruang produktif sekaligus ekologis,” ujarnya.
Warga Pannampu pun antusias. “Selama ini lahan itu terbengkalai. Jika jadi pusat pelayanan, pasti sangat membantu, apalagi untuk anak muda yang butuh tempat berkegiatan,” kata Darwis, salah satu pemuda setempat.
Dengan Langkah ini Pemkot Makassar berupaya mengubah wajah Pannampu dari kawasan “tidur” menjadi lokasi strategis yang mendorong kemandirian masyarakat.
Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi perencanaan dan transparansi anggaran agar janji tidak sekadar wacana.
Laporan: Iksan
Editor: Redaksi oborBangsa