MAKASSAR – Dugaan pembongkaran 10 ton atau sekitar 10.000 liter solar subsidi di Kecamatan Lawawoi, Kabupaten Sidrap, pada 10 November 2026, kembali membuka pertanyaan serius mengenai pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan.
Dalam kasus tersebut, nama PT Ronald Jaya Energi (RJE) ikut menjadi sorotan setelah muncul dugaan keterlibatan perusahaan sebagai pemasok solar dari wilayah Maros dan Pangkep hingga ke morowali. Distribusi itu disebut melibatkan perantara berinisial RI sebelum diduga diserahkan kepada penampung berinisial AG di Sidrap.
Sorotan terhadap PT Ronald Jaya Energy bukan kali pertama terjadi. Pada 22 April 2026, dua mobil tangki berlabel perusahaan tersebut dilaporkan diamankan Unit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan di wilayah Walenrang–Lamasi, Kabupaten Luwu. Kendaraan itu diduga mengangkut sekitar 10 kiloliter Bio Solar dengan persoalan kelengkapan dokumen pengangkutan.
Rangkaian sorotan sebelumnya juga mencakup dugaan pelangsiran solar subsidi dari Bulukumba menuju Morowali serta aktivitas pengangkutan BBM di wilayah Bantaeng. keterlibatan perusahaan dan kepastian proses hukumnya masih dipertanyatakan
Di sisi lain, RJE disebut memiliki Izin Usaha Pengangkutan Migas dari Kementerian ESDM. Namun, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi sebelumnya menyatakan perusahaan tersebut tidak tercatat sebagai agen maupun transportir resmi mitra Pertamina untuk BBM industri.
Perbedaan status perizinan ini menjadi penting untuk ditelusuri. Sebab, kepemilikan izin pengangkutan migas tidak serta-merta membenarkan pengangkutan atau perdagangan BBM bersubsidi di luar ketentuan distribusi yang berlaku.
Nama Argita Rahmadani disebut tercantum sebagai direktur dalam dokumen serah terima BBM B30 yang beredar, sementara nama H. Darwis disebut sebagai pemilik perusahaan dan dikaitkan dengan aparat penegak hukum yang pernah bertugas di lingkungan Krimsus Polda Sulsel.
Terlebih, pada November 2026, Bareskrim Polri bersama Polda Sulsel mengembangkan perkara penyalahgunaan biosolar ke arah tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pengembangan tersebut menunjukkan bahwa praktik penyimpangan BBM subsidi bukan sekadar persoalan distribusi, melainkan berpotensi berkaitan dengan jaringan ekonomi ilegal yang lebih luas.
Kini, publik menunggu keberanian aparat untuk menelusuri alur distribusi solar subsidi di Sidrap, bantaeng, bulukumba, bone lalu di jual ke morowali.
Sumber pengambilan, pengangkut, perantara, hingga penampung akhir, perlu memastikan apakah terdapat hubungan antara peristiwa di Sidrap dengan penindakan sebelumnya di Luwu.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada sopir dan kendaraan tangki. Jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, seluruh rantai distribusi harus ditelusuri tanpa pandang bulu.
Sebab, persoalan utama bukan semata-mata siapa yang mengangkut solar, melainkan siapa yang mengendalikan alirannya, siapa yang memperoleh keuntungan, dan apakah ada pihak yang menggunakan pengaruh atau kewenangannya untuk melindungi praktik tersebut. (Red-oborbangsa)

