JAKARTA,– Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang melabrak proses pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang dinilai dilakukan secara tertutup di hotel mewah. Pada Sabtu Malam (15/03/25).
Mereka menilai hal ini sebagai indikasi adanya sesuatu yang disembunyikan dalam perubahan pasal dalam rancangan UU tersebut.
Ketua Umum PPI Jepang, Prima Gandhi, dalam keterangannya pada Minggu (16/3/2025) di Tokyo, menyampaikan bahwa meskipun Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan revisi UU TNI diperlukan untuk menghadapi dinamika geopolitik, kompleksitas ancaman, dan perkembangan teknologi militer global, RUU tersebut berpotensi mengancam demokrasi dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
“Kami rasa RUU (TNI) ini akan berpotensi mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia melalui potensi pengembalian dwifungsi TNI, terutama dengan perluasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif,” ujar Gandhi.
Sebagai organisasi pelajar yang berbasis di Jepang, negara demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer, PPI Jepang mendukung KontraS dan Koalisi Masyarakat Sipil dalam mengkritisi proses legislasi revisi UU TNI.
Gandhi juga menyoroti potensi brain drain atau hilangnya sumber daya manusia berkualitas akibat ketidakpastian demokrasi dan HAM di Indonesia.
“Jika demokrasi dan penegakan HAM tidak terjamin di Tanah Air, banyak pelajar Indonesia yang sedang melanjutkan studinya di luar negeri, khususnya di negara-negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, enggan kembali ke Indonesia, bahkan bisa memilih pindah kewarganegaraan,” tegasnya.
Padahal, menurut Gandhi, Indonesia sangat membutuhkan para lulusan luar negeri untuk membangun bangsa.
PPI Jepang mendesak pemerintah dan DPR untuk membuat naskah akademis terkait urgensi revisi UU TNI dan memberikan ruang kepada publik untuk meninjau serta memberi masukan terhadap dokumen tersebut.
Langkah ini dianggap sebagai wujud transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi.
Kontroversi revisi UU TNI semakin memanas setelah pada Sabtu (15/3/2025), KontraS dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendatangi rapat pembahasan revisi UU TNI yang berlangsung secara tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat.
Rapat yang digelar selama dua hari di hotel bintang lima tersebut, hanya berjarak sekitar dua kilometer dari Gedung Parlemen Senayan, memicu kritik terkait efisiensi anggaran pemerintah.
“Seharusnya seluruh kementerian dan anggota DPR RI mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan Presiden Prabowo dengan aksi nyata, bukan hanya dengan kata-kata,” ujar Gandhi.
Dengan kritik ini, PPI Jepang berharap pemerintah dan DPR dapat lebih terbuka dalam proses legislasi serta benar-benar mempertimbangkan dampak jangka panjang dari revisi UU TNI terhadap demokrasi dan HAM di Indonesia.