Kota mamuju provinsi Sulawesi Barat yang pernah dilanda bencana, membuat sejumlah fasilitas pemerintahan porak poranda, kini pemerintah berupaya bangkit dan membangun fasilitas pemerintah yang sangat luar biasa, namun sejumlah masyarakat dan LSM sangat kecewa, karena dianggap mementingkan pembangunan dari pada kesejahteraan masyarakat kota mamuju.
Salah satu rencana proyek pembangunan balai kota dengan anggaran 48 Milyar, yang dikerjakan oleh PT Tiga Bintang Griya Sarana dengan masa kerja 720 hari kerja, perencanaan Bupati mamuju ibu Sutinah terkesan tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan untuk mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik jika memiliki arah dan sasaran yang tepat, untuk mencapai tujuan tersebut, dengan perencanaan yang baik dan pengerahan sumber daya yang tepat” ungkap sejumlah tokoh masyarakat di mamuju.
Kritikan kebijakan pemerintahan Kabupaten Mamuju, Sutinah Suhardi dan Ado Mas’ud selama memimpin Mamuju, makin liar pasca pilkada tahun 2024 saat ini.
Sejumlah tokoh dan LSM mendesak Kajati dan KPK agar segera memeriksa Pembagunan kantor Balai Kota yang menelan anggaran yang cukup fantastis dengan nilai 48 Milyar rupiah, pada APBD Mamuju tahun 2022.
Saat itu “Bupati lebih memilih Alokasi Anggaran sebesar itu untuk pembangunan Kantor Pemerintahan ketimbang Membangun anggaran 48 M ke setiap wilayah yang sangat membutuhkan Perbaikan Infrastruktur Jalan terutama, wilayah Tapalang Barat, Tapalang, Kalumpang, Bonehau, dan sebagian di Wilayah Kota Mamuju” unkapnya.
Selain itu, Pembagunan rehabilitasi stadion manakarra Mamuju, yang menelan anggaran Rp 9,3 miliar tahun 2022 di korupsi. Kejati Sulbarpun menetapkan dua orang tersangka pada proyek tersebut.
“Proyek lain yang menelan anggaran fantastis, pembangunan Landscap atau Tower Manakara dan Gedung Perpustakaan Kabupaten Mamuju mencapai Rp. 10 miliar. pembangunan gedung perpustakaan mengalami kerusakan tembok kasieboard dan banyaknya sampah minuman keras di area Tower,. Selain itu, gedung perpustakaan yang belum di fungsikan” harus segera diusut ungkapnya.
Para tokoh msyarakat vdan sejumlah LSM lebih jauh mengungkap, “masih banyak lagi pembagunan di Mamuju yang dinilai pemborosan dan arah kebijakan tidak pro terhadap masyarakat Mamuju.
Saat itu seharusnya Bupati Mamuju mengambil kebijakan terhadap kesejahteraan masyakarat Mamuju. “tidak adanya keseriusan bupati untuk memberikan kesejahteraan kepada masyakarat Mamuju, Sutinah hanya mengutamakan pembangunan yang tidak tepat sasaran dari pada memperhatikan kesejahteraan masyarakat Mamuju”.
“Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi saat ini cuti kampanye agar, mengevaluasi diri dan tidak lagi menjanjikan kepada masyakarat tentang kesejahteraan dan bantuan lainnya”.
“Kepulaun BalabalakangBalabalakang wilayah tapalang barat, Tapalang, Kalumpang, Bonehau,dan beberapa wilayah lain hingga saat ini belum tersentuh pembangunannya oleh pemerintah daerah mamuju” kunci Arwin (37) salah satu tokoh masyarakat. (Tim-oborbangsa)