“Maret, sebuah bulan yang acap kali menjadi saksi bisu pergulatan takdir bangsa.”
Panggung sejarah Indonesia, Maret adalah bulan yang penuh teka-teki, sering menandai awal dari turbulensi besar yang menggoyahkan fondasi ekonomi dan politik.
Seolah memanggil kembali arwah masa lalu, langkah-langkah Jonathan Tivadar Soros kali ini menggema di tengah negeri yang mulai limbung—di mana krisis kepercayaan terhadap elite ekonomi dan ketidakpastian politik kembali menjelma badai yang berpotensi memporak-porandakan stabilitas bangsa.
“Krisis tidak pernah datang tanpa aba-aba, ia seperti bayangan yang setia mengintai saat negara berada di ujung kelemahan,” ujar Dr. Anthony Harrington, seorang pakar ekonomi politik dari London School of Economics.
Kutipan ini terasa relevan untuk menggambarkan situasi terkini, ketika Indonesia sekali lagi berada di persimpangan sejarah yang gelap, seperti yang pernah terjadi pada 1963, 1998, dan 2021.
Jejak Krisis dan March of Doom
Maret seolah menyimpan takdir pahit bagi Indonesia. Pada Maret 1963, Indonesia menyaksikan inflasi menggila yang merontokkan daya beli rakyat, disusul melemahnya kepercayaan terhadap elite ekonomi akibat korupsi yang mengakar di pemerintahan.
Nilai tukar rupiah merosot, dan stabilitas nasional terguncang hebat akibat ketegangan politik antara kubu nasionalis dan komunis.
Perusahaan-perusahaan besar kolaps, investasi asing kocar-kacir, hingga akhirnya negara terjebak dalam spiral krisis yang berujung pada tumbangnya rezim Soekarno dua tahun kemudian.
Maret 1998 adalah repetisi luka lama. Indonesia kembali terseret dalam krisis moneter yang menghancurkan nilai tukar rupiah.
George Soros, spekulan global yang disebut-sebut sebagai “pria yang menghancurkan Bank of England,” kala itu menjadi sosok yang dituding memicu krisis di Asia Tenggara dengan strategi short selling mata uang.
Nilai rupiah merosot dari Rp2.500 menjadi lebih dari Rp15.000 per dolar AS dalam hitungan bulan. Kebangkrutan massal, PHK besar-besaran, dan gelombang demonstrasi mahasiswa melahirkan perubahan rezim, ketika Orde Baru akhirnya runtuh pada Mei 1998.
Dua dekade berlalu, Maret 2021 kembali membawa turbulensi. Kali ini, pandemi COVID-19 memicu krisis yang tidak hanya mengguncang sektor kesehatan, tetapi juga melumpuhkan perekonomian.
Nilai tukar rupiah melemah, kepercayaan terhadap pengusaha besar menurun akibat skandal-skandal korupsi yang mencuat, dan perusahaan-perusahaan strategis nasional mengalami kesulitan likuiditas.
Di tengah reruntuhan ekonomi ini, nama-nama besar dari barat, termasuk perusahaan-perusahaan afiliasi Soros, muncul sebagai pembeli aset murah dari perusahaan-perusahaan yang bangkrut.
Jonathan Tivadar Soros, Bayangan Lama yang Kembali
Kini, bayang-bayang itu datang lagi. Sosok Jonathan Tivadar Soros—anak dari George Soros—kembali hadir di tengah turbulensi Indonesia.
Meski Jonathan mencoba membangun citra sebagai reformis yang lebih berorientasi pada filantropi dan transparansi, jejak nama Soros tidak pernah lepas dari skenario spekulasi global yang sering kali mengguncang pasar negara berkembang.
Jonathan Soros tampaknya memahami betul kelemahan struktural di negara-negara seperti Indonesia: krisis kepercayaan terhadap elite politik, lemahnya regulasi keuangan, dan instabilitas yang muncul dari ketidakpastian politik.
“Di tengah kekacauan, selalu ada peluang bagi mereka yang memiliki modal besar dan keberanian untuk mengambil risiko,” tulis Paul Krugman, peraih Nobel Ekonomi, dalam analisisnya tentang perilaku spekulan di negara-negara berkembang.
Dan tampaknya, itulah strategi Soros selama ini—memanfaatkan kekacauan sebagai celah untuk menguasai aset-aset strategis.
Danantara: Perisai atau Pedang Bermata Dua?
Untuk menghadapi potensi ancaman dari modal spekulatif asing, pemerintahan Prabowo Subianto mencanangkan kebijakan baru bernama Danantara.
Digadang-gadang sebagai sovereign wealth fund Indonesia, Danantara diharapkan mampu menjadi benteng pertahanan terhadap tekanan spekulasi global.
Dengan mengelola aset negara dan investasi domestik, Danantara diproyeksikan menciptakan kemandirian ekonomi yang lebih tangguh dari gempuran eksternal.
Namun, efektivitas Danantara masih menjadi tanda tanya besar.
“Sovereign wealth fund bisa menjadi pedang bermata dua,” ujar Dr. Sheila Davies, ekonom dari Harvard University. “Jika dikelola dengan baik, ia bisa menjadi alat pertahanan yang kuat.
Tetapi jika justru dikuasai oleh oligarki domestik, ia bisa menjadi alat eksploitasi yang memperdalam ketimpangan.”
Inilah dilema yang kini dihadapi Indonesia. Di satu sisi, Danantara menjadi harapan baru untuk melindungi ekonomi nasional dari spekulan global.
Namun di sisi lain, tanpa transparansi dan akuntabilitas yang kuat, ia bisa menjadi jebakan baru yang justru memperkuat cengkeraman oligarki atas sumber daya ekonomi.
Indonesia di Persimpangan Jalan
Sejarah tampaknya memberi peringatan keras kepada Indonesia. Maret bukan sekadar bulan di kalender, tetapi alarm yang mengingatkan bahwa krisis bisa datang kapan saja ketika kepercayaan publik runtuh.
Jonathan Tivadar Soros mungkin datang sebagai sosok yang membawa bendera filantropi dan reformasi, tetapi jejak sejarah mengajarkan bahwa di balik setiap krisis, selalu ada mereka yang siap mengambil keuntungan dari reruntuhan.
Pertanyaannya kini, apakah Indonesia mampu keluar dari siklus krisis ini dengan memperkuat fondasi ekonominya sendiri? Ataukah kita akan kembali melihat sejarah berulang, dengan Soros—atau sosok lain yang serupa—menjadi penonton dan aktor yang memanfaatkan kegoyahan kita?
Seperti kata seorang pujangga,
“Krisis adalah pengingat bahwa fondasi yang rapuh akan selalu menjadi sasaran pertama badai. Dan badai itu, seperti sejarah, akan terus datang.”
Bapak Prabowo kami yakin Indonesia bisa keluar dari ancaman Global ini.
Catatan Hasil Diskusi Bersama Forum Welthebes, Sunggumanai 28/03/2025
Penulis : Arfandi (Pallallo)