JAKARTA– Di balik palu keadilan yang dulu ditegakkannya, kini Muhammad Arif Nuryanta duduk di sisi yang berbeda dari ruang persidangan.
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu resmi menyandang status tersangka dalam kasus suap senilai Rp60 miliar, mengguncang dunia peradilan Indonesia yang telah lama dihantui isu korupsi.
Nama Arif bukan sosok sembarangan. Sebelum badai ini datang, ia dikenal luas sebagai hakim teladan, bahkan sempat digadang-gadang sebagai simbol reformasi di tubuh Mahkamah Agung.
Rekam jejaknya bersih, keputusannya lugas, dan integritasnya setidaknya dulu dianggap tak bercela.
Namun semua itu kini runtuh, secepat kepercayaan publik yang sirna.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan suap dalam penanganan sejumlah perkara besar di PN Jaksel, pengadilan yang kerap jadi sorotan nasional.
Uang haram diduga mengalir deras, menembus batas profesionalisme dan etika hukum.
Tak sedikit yang tercengang. Bagaimana mungkin seorang Arif yang selama ini berdiri sebagai simbol keadilan terlibat dalam pusaran uang kotor?
Apakah ini semata kelemahan pribadi, atau cerminan keroposnya sistem pengawasan internal peradilan?
Kasus ini menyeret bukan hanya nama Arif, tetapi juga membuka tabir gelap hubungan antara kekuasaan, uang, dan keadilan.
Publik pun bertanya: berapa banyak vonis yang telah “dibeli”? Dan berapa lama lagi hukum akan tunduk pada yang berduit?
KPK kini menelusuri aliran dana, menggali keterlibatan pihak lain, dan memetakan jaringan yang lebih luas. Sementara itu, Arif yang dulu berdiri tegak di balik palu, kini harus menjawab di hadapan hukum yang pernah ia wakili.
Kisah ini bukan sekadar kejatuhan satu hakim. Ini potret muram lembaga peradilan yang kembali kehilangan wajahnya.
Laporan: Chris
Editor: Pen/oborBangsa