SUNGGUMINASA — Suasana Reses Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Tenri Indah, di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, mendadak berubah panas.
Warga menyerahkan Amplop Aspirasi berisi laporan dugaan mafia tanah dan pungutan liar (pungli) yang kini mencengkeram wilayah mereka.
Aksi simbolik ini dilakukan dalam agenda Reses Masa Persidangan Tahun Sidang 2025/2026, dihadiri langsung oleh Andi Tenri Indah—Ketua Komisi E DPRD Sulsel sekaligus Ketua TP PKK Kabupaten Gowa—beserta Lurah Tombolo dan perwakilan Polri.
Di balik amplop yang tampak sederhana itu, tersimpan ledakan keresahan warga terhadap praktik kotor penguasaan lahan melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).
Warga menuding sejumlah oknum telah menyulap tanah negara menjadi sertifikat pribadi, bahkan memungut biaya ilegal kepada masyarakat agar tidak melapor ke aparat penegak hukum.
Warga: “Kami Hidup di Bawah Bayang-Bayang Mafia Tanah”
Dalam video yang beredar di media sosial, perwakilan warga yang juga aktivis sosial-politik, Sultan, tampil mewakili masyarakat Lingkungan Pa’bangngiang, Jl. Tinggimae. Ia menegaskan bahwa reses bukan sekadar ajang formalitas, tetapi ruang curhat rakyat terhadap wakilnya.
“Rakyat tidak pernah ragu menyampaikan keluhan. Yang kami ragukan justru keseriusan pemerintah menyelesaikannya,” tegas Sultan di depan hadirin.
“Beberapa bulan ini, kesejahteraan warga Tombolo terganggu oleh bayang-bayang mafia tanah dan pungli.”
“Kami boleh dapat bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, tapi kalau rumah yang kami tempati tidak jelas statusnya, itu sama saja. Tena na sannang tinro ta — tidak tenang tidurnya,” lanjutnya disambut sorakan “betul!” dari warga.
Sultan kemudian menyerahkan Amplop Aspirasi secara langsung kepada Andi Tenri Indah, yang dikenal sebagai Ketua Komisi E DPRD Sulsel sekaligus istri Wakil Bupati Gowa, Darmawangsa Muin.
Amplop tersebut berisi dokumen laporan dan bukti awal dugaan praktik mafia tanah dan pungli di wilayah Tombolo.
“Kami dari Aliansi Masyarakat Tombolo sudah menyiapkan uraian lengkapnya. Kami berharap Ibu Dewan bukan hanya mendengar, tapi memperjuangkan. Ini bukan soal suara politik, ini soal hak hidup rakyat kecil,” tegas Sultan.
Andi Tenri Indah: “Saya Juga Korban Mafia Tanah”
Menanggapi aspirasi warga, Andi Tenri Indah menerima amplop tersebut dan menegaskan komitmennya untuk mengawal laporan itu ke pihak berwenang.
“Saya benci mafia tanah! Saya juga pernah jadi korban. Aspirasi ini saya terima, dan akan saya teruskan langsung ke Bapak Kapolres Gowa untuk diproses seadil-adilnya,” ucapnya lantang di depan warga.
“Terkait pungli, saya juga akan bantu kawal agar tidak ada lagi permainan yang merugikan rakyat,” tambahnya disambut tepuk tangan panjang dari peserta reses.
Pernyataan tersebut menjadi angin segar bagi warga yang selama ini merasa terpinggirkan dalam proses hukum yang berjalan lambat dan terkesan tidak transparan.
Sultan menilai bahwa kasus di Tombolo hanyalah puncak gunung es.
“Persoalan ini bukan sekadar sengketa lahan. Ini tentang keberpihakan negara terhadap rakyat kecil. Kalau tanah rakyat bisa dirampas lewat permainan administrasi, berarti ada yang rusak di sistem kita,” tegasnya.
Ia mendesak DPRD Sulsel untuk turun langsung mengawasi jalannya penyidikan di Polres Gowa agar tidak ada intervensi politik atau kekuasaan.
Menurutnya, amplop aspirasi yang diserahkan masyarakat adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan struktural dan kesewenang-wenangan aparat di lapangan.
Harapan Baru dari Amplop Aspirasi
Pertemuan tersebut berlangsung terbuka, penuh harapan sekaligus kecemasan.
Warga berharap aksi simbolik ini menjadi pemicu pembenahan total sistem pertanahan di Kabupaten Gowa, serta bentuk nyata keberpihakan DPRD terhadap rakyat kecil.
“Kami cuma ingin hidup tenang di tanah yang sudah kami jaga puluhan tahun. Kalau tanah itu bisa dirampas dengan selembar sertifikat, lalu di mana negara?” ucap salah satu warga dengan nada getir.
Sorotan terhadap kasus ini menegaskan bahwa Gowa kini darurat mafia tanah dan pungli. Bukan sekadar isu lokal, melainkan gejala sistemik yang menggerogoti sendi-sendi keadilan di tingkat daerah.
Dan dari sebuah amplop kecil yang diserahkan di reses DPRD, ledakan besar kebenaran mulai mengguncang.
Laporan: I One