OBORNEWS– Program seragam sekolah gratis yang dijanjikan pemerintah daerah di dua wilayah bertetangga, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, kini menjadi sorotan publik.
Di Makassar, program yang digadang-gadang sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat justru menuai kritik keras karena dugaan pembelian seragam dari pasar grosiran, serta tidak dilibatkannya para pelaku usaha lokal seperti UMKM penjahit.
Sementara itu, di Kabupaten Gowa, persoalannya jauh lebih pelik. Hingga awal Agustus ini, seragam yang dijanjikan Pemkab Gowa tak kunjung dibagikan, meski sebelumnya sempat dilakukan launching secara resmi. Ketika para siswa telah aktif bersekolah, seragam yang dijanjikan belum juga tampak batang kainnya.
Di Makassar, DPRD bersama elemen masyarakat menemukan indikasi bahwa seragam yang dibagikan bukanlah hasil produksi UMKM sebagaimana yang dijanjikan pemerintah kota.
“Kami temukan sebagian besar seragam justru dibeli secara grosir dari Pasar Butung, bukan dijahit oleh pelaku usaha kecil lokal,” ujar Syarifuddin Borahima dari DPP Resopa Sulsel. Pada Kamis (31/07/25).
Selisih harga pun mencolok. Seragam SMP dalam dokumen pengadaan tercatat mencapai Rp180 ribu per setel, sementara harga di pasar hanya sekitar Rp70-80 ribu.
Dugaan mark-up pun tak terhindarkan. Bahkan, UMKM yang tercatat sebagai pemenang tender tidak semuanya diberi pekerjaan nyata. Ini memunculkan dugaan bahwa proses pengadaan hanya formalitas belaka.
Sementara di Kabupaten Gowa, warga mulai mempertanyakan kejelasan distribusi seragam gratis yang hingga kini tak kunjung direalisasikan.
Sejumlah orang tua siswa mengaku kecewa karena janji Pemkab hanya berhenti di peluncuran program. Padahal tahun ajaran baru telah berjalan hampir sebulan.
“Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seragam belum dibagikan, padahal sudah launching sejak lama,” keluh Irma, salah satu orang tua murid di Kecamatan Somba Opu.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Gowa terkait keterlambatan tersebut. Saat dikonfirmasi, sejumlah pejabat daerah memilih bungkam.
Aktivis pegiat pendidikan, Irsan Malik, menyindir keras sikap diam Pemkab Gowa.
“Mungkin mereka masih lelah setelah acara Beautiful Malino kemarin, meskipun kegiatan itu sudah lewat berminggu-minggu. Tapi tanggung jawab terhadap dunia pendidikan tidak bisa ditunda terus,” ujarnya.
Ia menilai, ketidaksiapan distribusi seragam mencerminkan lemahnya manajemen program dan buruknya prioritas kebijakan daerah.
“Kalau hanya untuk seremoni, launching bisa cepat. Tapi untuk realisasi, menguap begitu saja. Ini bentuk pembodohan terhadap publik,” tegasnya.
Kini, masyarakat menanti penjelasan dan tanggung jawab dari dua pemerintah daerah yang sama-sama berjanji manis soal seragam gratis namun gagal memberi kepastian dan keadilan bagi para siswa.
Laporan : iwan
Editor: OborBangsa