JAKARTA– Potongan video yang memperlihatkan seorang anggota DPR menerima amplop saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Perusahaan Gas Negara dan PT Pertamina Hulu Energi di Komisi VI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025), viral di media sosial.
Video tersebut memicu spekulasi di kalangan masyarakat, yang mempertanyakan transparansi dalam pertemuan tersebut.
Menanggapi isu yang berkembang, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, memberikan klarifikasi.
Ia menegaskan bahwa momen dalam video tersebut telah disalahartikan dan digunakan untuk menyebarkan fitnah terhadap dirinya.
“Tetapi memang ada sekretariat karena saya belum mengambil SPPD di minggu lalu, saya tidak sempat karena saya juga pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang saya juga harus bertugas di sana, maka ya saya tidak pernah ada pemikiran jelek, tidak pernah ada berpikir apapun.”
“Saya menandatangani di sini dan saya terima SPPD saya di meja sini gitu, dengan batik baju kuning,” ujar Herman.
Herman menegaskan bahwa video yang beredar seolah-olah menggambarkan adanya praktik yang mencurigakan, padahal menurutnya itu hanyalah pengambilan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
Ia pun menyebut narasi yang berkembang di media sosial sebagai fitnah keji yang bertujuan merusak citra dirinya dan upaya perbaikan dalam sektor energi.
“Jadi kalau kemudian muncul tiba-tiba di medsos dibuatkan seolah-olah terjadi rapat dengan sesuatu hal yang disebutkan oleh mereka itu, menurut saya itu adalah fitnah yang keji.”
“Itulah menurut saya perlawanan-perlawanan proxy terhadap kekuatan kita yang ingin memperbaiki bangsa dan negara, terutama Pertamina pada waktu kemarin kita rapat dengan mereka,” jelasnya.
Herman juga menyayangkan bagaimana media sosial sering kali menyajikan informasi yang menyesatkan tanpa klarifikasi yang benar.
“Tantangannya memang berat, tetapi menurut saya biarkanlah gitu ya.”
“Saya juga membaca ya, saya klarifikasi juga baik di TikTok maupun di X, saya juga klarifikasi bahwa itu nggak benar dan lain sebagainya.”
“Tapi yang kadang-kadang medsos ini kejam,” tambahnya.
Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR berencana mengkaji insiden ini lebih lanjut untuk memastikan tidak adanya pelanggaran etik.
Kasus ini kembali menyorot pentingnya transparansi dan integritas para wakil rakyat di tengah sorotan publik terhadap kinerja parlemen.
(Laporan Redaksi OborJkt)