Penulis: Obor Bangsa

TAKALAR – Isu pemotongan gaji sertifikasi guru honorer di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Takalar kian memanas. Sejumlah tenaga honorer mengaku diminta membayar hingga Rp800 ribu sebagai “biaya workshop”, namun Kepala Kantor Kemenag Takalar, Solihin, tegas membantah tudingan tersebut. Menurut Solihin, kabar yang menyebut adanya kewajiban pembayaran bagi guru non ASN di Takalar adalah keliru. Ia menegaskan, kegiatan workshop tersebut bukan inisiatif Kemenag Takalar, melainkan forum komunikasi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. “Pesertanya bukan hanya dari Takalar, tapi dari berbagai kabupaten/kota dengan jumlah yang berbeda. Saya bahkan tidak mengenal pengurus forum komunikasi guru PAI Sulsel, apalagi bertemu,”…

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengungkap dugaan keterlibatan Bupati Pati, Sudewo, dalam kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Dugaan ini menambah panas gelombang protes warga yang telah lebih dulu menuntutnya mundur. “Ya benar, saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait proyek pembangunan jalur kereta,” tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (13/8/2025). Budi menambahkan, penyidik akan mendalami dugaan tersebut dan tak menutup kemungkinan memanggil Sudewo untuk dimintai keterangan. “Jika memang dibutuhkan, tentu akan dilakukan pemanggilan,” ujarnya. Pernyataan KPK…

MAKASSAR — Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), menegaskan komitmen partainya untuk membangun daerah tanpa terjebak pada sekat kedaerahan. Pesan ini disampaikan saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) IV Hanura Sulsel bertema “Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera” di Makassar, Rabu (13/8/2025). “Keberpihakan pada daerah bukan berarti mengutamakan daerahisme. Kita harus membangun dengan semangat persatuan dan kekeluargaan sebagai bangsa,” tegas OSO, yang disambut tepuk tangan ratusan kader. Putra Palopo berdarah Minang dan lahir di Kalimantan ini mengingatkan DPD Hanura Sulsel untuk memperkuat sinergi dengan DPC hingga akar rumput, serta aktif bermitra dengan pemerintah daerah demi kemajuan Sulawesi Selatan. Gubernur Sulsel…

MAKASSAR — Forum Sulsel Peduli (FSP) periode 2024–2029 menggelar audiensi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (12/8), membahas kolaborasi pengelolaan sampah melalui program “Merdeka dari Sampah” dan peluncuran “Pandawara”. Program ini memberdayakan anak jalanan, anak terlantar, dan warga kurang mampu menjadi tenaga terampil pengelolaan sampah, sekaligus menciptakan peluang ekonomi bagi mereka. Munafri menargetkan Makassar menjadi kota zero waste dalam tiga tahun dengan melibatkan masyarakat, menanam pohon endemik, serta mengoptimalkan daur ulang melalui teknologi sederhana seperti budidaya maggot. Sekretaris Umum FSP, Erwin Jordan, menegaskan pihaknya siap menjadi mitra strategis Pemkot Makassar. Pada HUT ke-80 RI, FSP akan menggelar aksi “Merdeka dari…

MAKASSAR— SIT Darul Fikri Makassar menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna melalui penguatan budaya riset di lingkungan sekolah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Kerja Guru & Karyawan yang digelar pada 30 Juni–10 Juli 2025 dengan tema “Membangun Sinergi untuk Mewujudkan Sekolah Berbasis Riset dan Bilingual serta Berkarakter Sombere”. Dalam forum tersebut, Tim Riset Pusat SIT Darul Fikri Makassar mempresentasikan berbagai produk riset yang dirancang untuk memperkaya pengalaman belajar siswa, mulai dari modul pembelajaran tematik, buku ajar bilingual, hingga perangkat evaluasi berbasis penelitian. Seluruh produk ini dirancang agar siswa tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis,…

MAROS,– SKANDAL INDUSTRI ROKOK ‘legal’ dengan skala besar terungkap di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tak hanya memproduksi 12 merek rokok dengan dugaan manipulasi pita cukai, pabrik ini juga mempekerjakan sekitar sekitar 500 pekerja tanpa terdaftar di Dinas Tenaga Kerja (Depnaker) dan tanpa BPJS Ketenagakerjaan. Investigasi OBORNEWS mengungkap keberadaan dua lokasi pabrik; Moncongloe dan Carangki. Pabrik Moncongloe mempekerjakan sekitar 200 orang, sementara Carangki menampung sekitar 300 pekerja. Meski tergolong skala perusahaan besar, tidak ada catatan resmi di Depnaker dan tidak ada perlindungan jaminan sosial tenaga kerja bagi ratusan pekerja tersebut. Lokasi pabrik di Moncongloe menjadi sorotan tajam karena berada hanya beberapa…

PANGKEP,— Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) 114 Universitas Hasanuddin melalui program Assamaturu bekerja sama dengan PT Semen Tonasa sukses menghadirkan inovasi digital yang meningkatkan efisiensi administrasi perusahaan. Lewat program kerja bertajuk Administrasi Kantor, mereka mengembangkan dashboard digital untuk mengelola data bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara lebih cepat dan akurat. Sebelumnya, pencatatan data TJSL masih menggunakan Excel dengan proses rekap dan visualisasi manual setiap kali dibutuhkan laporan. Cara ini kerap memakan waktu karena pegawai harus membuat grafik, mengatur filter, dan menyusun tabel secara terpisah. Melalui dashboard yang dirancang mahasiswa, data kini tersaji terpusat dengan format pelaporan yang…

PADANG PARIAMAN — Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, mencuri perhatian publik. Bukan karena pidato panjang atau seremoni resmi, tapi lewat sebuah kaus bergambar One Piece, komik dan animasi Jepang legendaris tentang bajak laut pemburu keadilan. Momen itu terjadi Kamis, 8 Agustus, di Sumatera Barat, saat ia berdiri di tengah massa buruh PT Bumi Sarimas Indonesia (PT BSI) yang sudah empat bulan tak menerima gaji. Di tengah terik matahari, Gerungan bukan hanya membawa kata-kata dukungan, tapi juga simbol: kaus bergambar kelompok bajak laut Topi Jerami, dipimpin karakter pemberontak bernama Monkey D. Luffy. “Ini bukan sekadar gaya. Ini pesan bahwa pemerintah…

OBORNEWS — Di tengah hiruk pikuk persiapan Rapat Kerja Nasional di Makassar, udara politik mendadak terasa lebih pengap. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat, memanggil dan memeriksa sejumlah nama yang tengah berkibar di panggung Pilkada 2024. Abdul Azis, Bupati Kolaka Timur, yang kabarnya terjaring operasi tangkap tangan, menjadi sorotan utama. Ironisnya, kabar itu menyeruak ketika ia sedang berada di Makassar untuk menghadiri Rakernas. Di Jakarta, anggota DPR RI dari Jawa Barat VIII, H. Satori, sudah lebih dulu ditetapkan tersangka. Ia diduga terlibat korupsi dana program sosial dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Tak berhenti di situ, Selasa 5 Agustus…

OborNews – KETUA UMUM Partai NasDem, Surya Paloh, melontarkan kritik tajam terhadap penggunaan istilah operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dalam penangkapan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis. Ia menilai terminologi tersebut harus diperjelas demi transparansi publik. “OTT itu mestinya peristiwa di satu tempat antara pemberi dan penerima yang sama-sama melanggar hukum. Kalau pemberinya di Sumatera Utara, penerimanya di Sulawesi Selatan, ini OTT apa? OTT plus?” sindir Surya saat membuka Rakernas I NasDem di Hotel Claro Makassar, Jumat (8/8). Surya meminta Fraksi NasDem di Komisi III DPR memanggil KPK untuk mengurai definisi OTT yang dianggapnya tidak tepat. Menurutnya, penggunaan istilah yang…