- Ketua PWI dan Kapolda Sulsel Siap Dorong Sulsel Aman dan Maju
- Polemik Pansus Hak Angket DPRD Gowa Merembet ke Internal PAN, Lima Kader Diusulkan Dipecat dan Di-PAW
- Bag (1), Membongkar Jejak Pajak Penerangan Jalan Takalar 2023–2025, Dari Pungutan PLN hingga Kas Daerah
- “Jalanan Tak Lagi Aman, Dampak Perang Kelompok terhadap Kehidupan Warga Makassar”
- Kapolda Baru, Tantangan Lama, Mampukah Irjen Awal Chairuddin Memutus Rantai Perang Kelompok di Makassar?
- Di Balik Kemacetan Makassar, Kapolda Sulsel Dorong Polisi Lalu Lintas Hadir dengan Pelayanan Humanis
- Sapi Berkeliaran di Permukiman Magganjeng, Satpol PP Dituntut Bertindak
- Dari Layar ke Lahan, NGOPILO 2026 dan Upaya STI Menyalakan Harapan Baru Pertanian Indonesia
Penulis: Obor Bangsa
BARRU– Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Waesai Kabupaten Barru tengah menjalani audit kinerja oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang dimulai sejak Kamis, 22 Mei 2025 dan dijadwalkan berlangsung hingga Selasa pekan depan. Direktur Perumda Air Minum Tirta Waesai, Ahsan Jafar, mengonfirmasi hal tersebut saat ditemui awak media pada Jumat (23/5/2025) di kantornya. Ia menyatakan bahwa audit ini merupakan bagian dari evaluasi tahunan yang dilakukan BPKP untuk menilai tata kelola, efisiensi operasional, serta transparansi perusahaan daerah. “Ini momentum bagi kami untuk terus memperbaiki manajemen dan meningkatkan layanan kepada masyarakat.” “Kami menyambut baik kehadiran auditor BPKP demi mewujudkan…
JAKARTA,-Usulan perpanjangan batas usia pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diajukan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) memicu perdebatan hangat di kalangan pejabat negara dan pengamat kebijakan publik. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menilai wacana tersebut tidak tepat dan berisiko memperparah stagnasi regenerasi dalam birokrasi. Menurut Zulfikar, sebelum mengusulkan kebijakan sebesar itu, seharusnya dilakukan penelitian menyeluruh untuk mengidentifikasi permasalahan mendasar dalam sistem kepegawaian ASN. Ia menekankan bahwa isu mendesak saat ini bukan pada usia pensiun, melainkan pada pemerataan distribusi ASN, peningkatan kesejahteraan, serta reformasi sistem penggajian melalui konsep “single salary”. “Banyak ASN masih menumpuk di…
SUNGGUMINASA– Kepolisian Resor (Polres) Gowa bersama jajaran kepolisian sektor (Polsek) berhasil mengamankan 270 tersangka dalam Operasi Pekat Lipu yang digelar selama 20 hari, mulai 3 hingga 23 Mei 2025. Operasi ini mengungkap sejumlah tindak kejahatan, mulai dari premanisme, parkir liar, peredaran miras ilegal, hingga aksi begal. Kapolres Gowa, AKBP Muhammad Aldy Sulaiman, mengumumkan hasil operasi tersebut dalam konferensi pers di halaman Markas Polres Gowa, Jumat (23/5/2025). “Total 270 pelaku kejahatan berhasil diamankan. Kami juga menyita puluhan senjata tajam dan 6 unit sepeda motor sebagai barang bukti,” tegas Aldy. Menurutnya, kasus yang terungkap didominasi tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan, dan kekerasan.…
Disamarkan Fasilitas Limbah Kapal di Pelabuhan Makassar Tuai Kritik Komunitas Lingkungan
MAKASSAR — PT Pelindo, sebagai pengelola Pelabuhan Makassar, menuai sorotan tajam dari komunitas pencinta lingkungan hidup setelah terungkap bahwa fasilitas reception facilities tempat penampungan limbah kapal diduga disamarkan keberadaannya dari pengawasan publik. Komunitas lingkungan, Aliansi Rakyat Sulsel untuk Alam dan Nusantara (ARSAN), yang aktif mengawasi dampak lingkungan kawasan pesisir Makassar, mengungkapkan bahwa mereka kesulitan memperoleh data dan akses informasi terkait sistem pengelolaan limbah kapal di pelabuhan tersebut. Padahal, keberadaan fasilitas ini merupakan kewajiban yang diatur dalam konvensi internasional MARPOL dan harusnya transparan demi menjaga ekosistem laut dari pencemaran. “Pelindo sebagai BUMN seharusnya menjadi pelopor keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan limbah…
Kasat Intel Polrestabes Makassar Jawab Tudingan “Masuk Angin” Kasus Barang Ilegal dan Penimbunan BBM
MAKASSAR – Kasat Intelkam Polrestabes Makassar, Kompol Sri Darwati, angkat bicara menanggapi tudingan miring yang diarahkan kepada Kasat Intelkam Kompol Sri Darwati terkait dugaan tidak tegas menangani kasus peredaran barang ilegal dan penimbunan bahan bakar minyak (BBM). Tuduhan yang menyebut kasat intel “masuk angin” mencuat setelah Ketua Umum Lembaga Adat Makassar (LAM) Sulsel mengeluarkan ultimatum agar kasat intelkam dicopot dari jabatan. Dalam klarifikasinya, Kompol Sri Darwati menjelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) intelijen kepolisian mencakup tiga hal utama, yakni penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. “Hasil dari proses intelijen itu berupa saran, masukan, dan pertimbangan yang disampaikan kepada pimpinan. Laporan intelijen bersifat…
Dua ASN Tana Toraja Didemosi Tanpa Dasar, Ombudsman RI Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Wewenang
MAKASSAR– Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tana Toraja, Natalia Josi Batara dan Marten Girik Allo, melaporkan dugaan tindakan semena-mena yang dilakukan pimpinan daerah mereka ke Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan. Keduanya merasa menjadi korban mutasi dan penurunan jabatan atau demosi tanpa alasan yang sah dan transparan. Natalia sebelumnya menjabat sebagai Kabid Pencemaran dan Pengendalian lingkungan Hidup, namun diturunkan menjadi Kasubag Program dan Evaluasi pada Dinas Perhubungan. Marten yang dulunya adalah Sekretaris Dinas Informatika dan Persandian, kini harus menerima jabatan sebagai Kepala Sub Bidang Bela Negara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selain kehilangan posisi strategis, keduanya juga mengalami…
“KPK Ungkap Pesta Korupsi Izin TKA di Kemnaker: 8 Tersangka Dijerat, Dokumen Rahasia Disita!
JAKARTA, OBORBANGSA.ID – Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diguncang skandal! KPK resmi ciduk delapan orang sebagai tersangka kasus korupsi pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Kabar buruknya, praktik mafia ini didikan sejak 2019, tapi baru terkuak sekarang! “Ini permainan kotor! Ada suap dan gratifikasi yang melibatkan oknum dalam Kemnaker,” gebrak Jubir KPK Budi Prasetyo di depan awak media, Selasa (20/5/2025). Meski namanya masih disimpan rapat-rapat, sumber OborBangsa.id bocorin kalau tersangka diduga pejabat aktif dan mantan petinggi Kemnaker. Drama penggeledahan terjadi pagi tadi. Tim KPK “obrak-abrik” ruangan di Kemnaker dan membawa dua kardus dokumen “misterius”. “Ini bukti awal. Kami akan usut…
“GEGER! Demo ‘Fraksi Sul-Sel’ Bakar Massa di Depan Kantor Pemda Gowa-Mi Gacoan: ‘Ada Permainan Terselubung, Kami Tak Akan Diam!’
SUNGGUMINASA,OBOR-BANGSA.ID – Aksi Federasi Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Selatan (Fraksi Sul-Sel) menyulut panas di Kabupaten Gowa, Selasa (20/5/2025). Massa kepung Kantor Pemda dan Satpol PP, lalu bergerak ke gerai Mi Gacoan Jalan Tun Abdul Razak Hertasning, tuding ada “mafia perizinan” yang diamini pejabat! “Pemda Gowa main mata dengan pengusaha nakal! Mi Gacoan dan Richeese Factory beroperasi tanpa izin, tapi dibiarkan!” teriak M. Fajar Nur, Jendral Lapangan Fraksi Sul-Sel, saat orasi di depan kantor Satpol PP. Aksi ini jadi “tamparan keras” untuk Pemda Gowa. Hasil Rapat Paripurna DPRD No. 12 sudah memerintahkan penertiban usaha ilegal sesuai PERDA No. 6/2022, tapi “eksekutif…
Viral! Kantor Desa Purna Karya Maros Terbengkalai 2 Tahun, Anggaran Misterius: Warga Gugat, Kepala Desa Bungkam!”
MAROS, OBOR-BANGSA.ID– Proyek pembangunan Kantor Desa Purna Karya, Kabupaten Maros, hebohkan warga setelah terbengkalai selama dua tahun tanpa kejelasan. Alih-alih menjadi pusat pelayanan, bangunan itu kini mirip kubangan nyamuk dengan dinding belum diplester, atap tanpa plafon, dan pintu-jendela raib bak ditelan bumi. Kepala Desa Purna Karya jadi bulan-bulanan kritik. Saat dikonfirmasi, tidak ada respons! Padahal, warga geram menuntut transparansi, “Dana desa miliaran rupiah ke mana? Jangan cuma buat kenyang perut oknum!” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya. Yang makin bikin panas; selama ini, rumah Kepala Desa dipakai sebagai kantor sementara. “Ini kontrak atau gratis? Jangan-jangan ada bagi-bagi proyek siluman?”…
MUI Desak Kejagung Ambil Alih Kasus Pagar Laut: “Jangan Sampai Rusak Citra Prabowo dan Pemerintah!”
JAKARTA– Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Anwar Abbas, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera mengambil alih penyelidikan kasus Pagar Laut yang diduga sarat praktik korupsi. Dalam pernyataan tegasnya, Selasa (25/6/2024). Anwar menegaskan seluruh aparat penegak hukum harus mendukung program pemberantasan korupsi Presiden Prabowo Subianto tanpa kompromi. “Jika ada yang menghambat, presiden harus menegur mereka. Untuk apa diajak kalau hanya jadi penghalang?” ujarnya, merujuk pada lambannya penyelidikan aspek korupsi dalam proyek senilai ratusan miliar rupiah ini. Kasus Pagar Laut, yang saat ini hanya diusut kepolisian dari sisi pemalsuan dokumen, disebut Buya Anwar sebagai potensi bom waktu bagi citra…
