- Munafri Arifuddin (Appi) Pantau Jumat Bersih di Kecamatan Wajo*
- Mafia Tanah Bongkar 8 Rumah di Makassar, Aparat Hukum Hanya Menonton….?
- Kuasa Hukum Desak Polres Tana Toraja Periksa Kepala Lembang Saloso atas Dugaan Ancaman terhadap Jurnalis
- Pencemaran Udara di Gowa: Pabrik Aspal dan Developer Saling Lempar Tanggung Jawab
- Gaya Elit, Hati Sulit: Kolaborasi Om ZAP dan Prof JJ Ringankan Beban Mahasiswa
- Bupati Sidrap Siap Dukung Konferprov PWI Sulsel
- Wisuda Santri MDT binaan FKDT Kabupaten Gowa
- Jejak Putih Abu-Abu di Usia Matang, Catatan Haru Halalbihalal Alumni SMANSA 82
Penulis: Obor Bangsa
Sulsel- Rokok ilegal berbagai merek dengan pita cukai palsu bebas beredar di sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di daerah pelosok pedesaan. Produk rokok ilegal dengan mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional dan toko kelontong, tanpa ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait. Rokok berbagai merek dijual dengan harga eceran Rp15.000 per bungkus isi 20 batang, tanpa dilengkapi pita cukai resmi. Anehnya, barcode pada kemasan produk justru menunjukkan informasi produk lain saat dipindai. Sumber terpercaya yang enggan disebutkan identitasnya menyebut, “Rokok berbagai merek kuat dugaan dibekingi oleh pejabat tinggi dari institusi kepolisian dan oknum aparat dirjen bea…
TAKALAR– Desa Towata, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, saat ini menghadapi ancaman nyata dari aktivitas tambang ‘ilegal’ yang merajalela tanpa pengawasan dan izin resmi. Penambangan galian C yang diduga dilakukan oleh pihak swasta ini telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan serta keresahan mendalam di kalangan masyarakat. Ironisnya, meskipun Takalar dan Gowa adalah kabupaten bertetangga bahkan dipimpin oleh dua bupati yang bersaudara reaksi pemerintah dan aparatnya terhadap isu tambang sangat bertolak belakang. Di Kabupaten Gowa, sang adik, Bupati Gowa, bersama Kapolres yang baru, bergerak cepat menertibkan tambang ilegal. Langkah cepat itu mendapat apresiasi luas karena menunjukkan keberpihakan pada perlindungan lingkungan…
Tambang “Ilegal” di Towata Takalar Kian Meresahkan: Warga Desak Penindakan Tegas dari Aparat
TAKALAR – Aktivitas tambang galian C di duga ilegal di Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, semakin meresahkan masyarakat. Penambangan yang diduga dijalankan oleh perusahaan bernama CV Syawal Jaya Perkasa ini dituding beroperasi tanpa izin resmi dan telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan keselamatan warga. Keresahan warga kian memuncak. Sejumlah keluhan terus berdatangan terkait kerusakan lingkungan, pencemaran lahan, serta meningkatnya risiko kecelakaan yang diakibatkan oleh aktivitas tambang liar tersebut. Selain mengancam keberlangsungan hidup masyarakat, keberadaan tambang ilegal ini juga dinilai telah mencederai ketertiban umum. “Kami sudah tidak tenang lagi. Debu, suara alat berat, dan kerusakan jalan akibat kendaraan…
Satpas Polres Gowa Hadirkan Badut Polisi & Kejutan Ultah: Sosialisasi SIM Dibungkus Nuansa Humanis
SUNGGUMINASA – Ada yang berbeda di ruang pelayanan terpadu Satpas SIM Polres Gowa, Kamis (12/6/2025). Bukan hanya sekadar pelayanan administratif biasa, suasana mendadak semarak dengan kehadiran badut berpakaian Polisi yang sukses mencuri perhatian para pemohon SIM. Momen tersebut merupakan bagian dari strategi sosialisasi yang dikemas secara unik oleh Satpas Polres Gowa. Tak hanya menyampaikan informasi seputar Standar Pelayanan SIM, seperti persyaratan, alur pelayanan, dan waktu proses, Polres Gowa juga memperkenalkan berbagai inovasi layanan yang kini diterapkan untuk mempermudah masyarakat. Namun bukan hanya itu yang jadi sorotan. Dalam suasana hangat dan akrab, Kanit Regident bersama personel memberikan kejutan ulang tahun kepada…
JAKARTA – Sorotan tajam publik terhadap aktivitas pertambangan di kawasan wisata Raja Ampat akhirnya memaksa pemerintah turun tangan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memutuskan untuk menghentikan sementara operasi PT Gag Nikel yang berlokasi di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Langkah ini diambil menyusul kekhawatiran masyarakat luas akan ancaman terhadap kelestarian alam Raja Ampat, salah satu surga wisata laut dunia. Padahal, tambang ini bukanlah tambang ilegal. PT Gag Nikel diketahui memiliki Kontrak Karya Generasi VII No. B53/Pres/I/1998, yang ditandatangani Presiden RI pada 19 Januari 1998. Menurut catatan Kementerian ESDM, kepemilikan saham perusahaan ini dulunya…
BONE BELANGO– Dugaan penipuan bermodus penawaran proyek pemerintah mencatut nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bone Bolango. Dua orang yang diduga sebagai broker proyek, yakni Akbar Ali dan Fikri Anwar, teridentifikasi menawarkan proyek fiktif sambil meminta sejumlah uang kepada calon korban dengan dalih sebagai syarat administrasi dan komitmen kerja sama. Kedua oknum tersebut diketahui mengaku sebagai perwakilan resmi atau memiliki hubungan langsung dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan RSUD Bone Bolango. Dalam menjalankan aksinya, mereka bahkan diduga memaksa calon mitra kerja untuk mentransfer dana ke rekening pribadi dengan mengatasnamakan kepentingan pejabat rumah sakit. Pihak korban telah melaporkan kejadian…
Pengelolaan RSUP UIN Alauddin Makassar: Tantangan Kolaborasi Interprofesional dalam Bingkai Hukum Kesehatan
Rumah Sakit Umum Pendidikan (RSUP) UIN Alauddin Makassar merupakan langkah strategis dalam penguatan sistem pendidikan kedokteran dan kesehatan di Indonesia Timur. Namun, pengelolaan rumah sakit ini perlu dikaji secara kritis dari perspektif hukum kesehatan nasional, khususnya terkait keterlibatan lintas program studi dan profesi kesehatan dalam tata kelolanya. Hukum kesehatan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengatur bahwa rumah sakit pendidikan harus menjadi wahana pembelajaran yang inklusif dan kolaboratif bagi semua bidang kesehatan. Sayangnya, jika pengelolaan RSUP UIN Alauddin Makassar masih didominasi oleh Program Studi Kedokteran dan kurang melibatkan prodi lain seperti Keperawatan, Farmasi, Kesehatan Masyarakat, dan…
MAKASSAR — Pasar Sentral. Dulu, tempat ini bukan cuma sekadar pasar. Ia adalah urat nadi perdagangan Kota Daeng. Tempat segala rupa orang datang mencari penghidupan. Tapi hari ini Senin (01/06/25) suasana di lorong-lorong lods itu mulai terasa berat. Bukan karena sepi pembeli, tapi karena ancaman segel dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Makassar yang mengintai di ambang pintu. Sebanyak 114 lods atau lapak pedagang di Pasar Sentral tercatat menunggak pembayaran sewa sejak 2021. Angkanya tidak main-main: mencapai Rp136 juta. Jumlah itu setara harga satu unit rumah tipe 36 di pinggiran kota. “Ini perintah Direksi langsung. Jadi kami akan tertibkan semua…
MAKASSAR — Siang di ruas Jalan Pettarani, Makassar. Di sekitar Pos 71, tepat di persimpangan padat lalu lintas, sejumlah kendaraan tampak berderet, tertahan., pada Minggu (01/06/25) Beberapa anggota polisi lalu lintas terlihat sibuk mencatat, berbicara, dan mengarahkan pengendara ke sisi jalan. Tak sedikit pengendara yang menunjukkan ekspresi gelisah beberapa mengangkat tangan, sebagian lain hanya diam, pasrah menunggu. Kejadian itu menarik perhatian sejumlah awak media yang tengah melakukan peliputan di kawasan tersebut. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar menghentikan kendaraan roda dua maupun roda empat, melakukan pemeriksaan, lalu menahan beberapa kendaraan di depan dan belakang pos jaga.…
MAKASSAR— Gerbong mutasi kembali bergerak di tubuh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel). Pada 29 Mei 2025 lalu, puluhan perwira Polri di lingkungan Polda Sulsel bergeser posisi, termasuk sejumlah perwira yang mengemban jabatan strategis sebagai Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas). Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolda Sulsel bernomor: STR/347/V/KEP./2025, tertanggal 27 Mei 2025. Dokumen itu ditandatangani langsung oleh Karo SDM Polda Sulsel, Kombes Pol Aris Haryanto, atas nama Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono. Rotasi ini disebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi serta strategi penguatan pelayanan lalu lintas di kabupaten/kota se-Sulsel, termasuk Makassar, Gowa, hingga wilayah kepulauan. Salah…
