- TNI AL Kodaeral VI KRI Marlin-877 Evakuasi dan Pencarian Korban KLM Nurul Salsa 01 di Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar-Sulsel
- Kaltara Jadi Rumah Toleransi Terbaik se-Kalimantan, FKUB Diminta Perkuat Sistem Deteksi Dini
- Kapolda Sulsel Gelar Silaturahmi Bersama Kajati Sulsel
- Kaltara Berada di Posisi Kedua dalam Indeks Keamanan Nasional
- Pimpin IPMALUTIM 2026-2028, Andika Fokus Penguatan Intelektual dan Pengabdian
- Perumda Pasar Makassar Optimalkan Peran Pasar Tradisional dalam Menjaga Stabilitas Harga
- Terbentuk Koperasi Konsumen Assalam Berjalan Bersama di Kelurahan Romang Lompoa
- Ngopi Bareng Warga Pasar, Bhabinkamtibmas Lompo Riaja Pererat Sinergi Kamtibmas
Penulis: Obor Bangsa
MAKASSAR –OBOR BANGSA |— Sebuah dokumen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) mendadak viral di berbagai grup media sosial, khususnya di Sulawesi Selatan. Pada Sabtu (05/07/25). Pasalnya, dalam dokumen itu tercantum usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dari Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Kabupaten Bone Selatan dan Kabupaten Luwu Tengah. Dokumen tersebut merupakan bagian dari hasil Reses Masa Sidang ke-4 anggota DPD RI yang berlangsung sejak 23 Mei hingga 19 Juni 2025. Berdasarkan daftar usulan yang tersebar luas dan diperoleh redaksi Obor Bangsa, terdapat total 21 provinsi yang mengusulkan pembentukan DOB, baik dalam bentuk kabupaten, kota, maupun provinsi baru. Beberapa…
Banjir Bandang Renggut Ribuan Rumah Warga di Bantaeng, Dua Tanggul Jebol, Akses Jalan Lumpuh
BANTAENG, OBORBANGSA |— Banjir bandang menerjang empat kecamatan di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Sabtu pagi (5/7/25), setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak dini hari. Sedikitnya 1.295 kepala keluarga (KK) terdampak akibat meluapnya sungai dan jebolnya dua tanggul yang menyebabkan air menggenangi permukiman padat penduduk. Bencana ini melanda 13 kelurahan dan desa di Kecamatan Bantaeng, Bissappu, Uluere, dan Eremerasa. Berdasarkan data resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kerusakan meliputi 1.295 unit rumah terendam, dua akses jalan utama terputus, serta kerusakan lahan pertanian warga. “Wilayah terdampak cukup luas dan mencakup pemukiman padat penduduk,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi…
BANTAENG – OBOR BANGSA| Bencana banjir bandang kembali menerjang Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Jumat malam (5/7/2025), menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas umum dan membuat empat kecamatan terdampak parah. Hujan deras yang mengguyur sejak petang hingga malam hari membuat sungai-sungai di wilayah tersebut meluap. Derasnya arus air mengakibatkan banjir bandang yang memorakporandakan sejumlah infrastruktur penting, termasuk irigasi, jembatan, dan jalan penghubung antar kampung. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel Amzon Padolo mengonfirmasi bahwa banjir bandang ini merusak berbagai fasilitas vital dan menyulitkan akses masyarakat. “Empat kecamatan terdampak. Yakni Kecamatan Bissappu, Bantaeng, Uluere, dan Eremerasa. Saat ini, tim gabungan sudah…
“Nyawa Calon Jaksa Tumbang Demi Negara: Gugur Saat Memburu Koruptor di Sumut, Jampidsus Turun Tangan”
MEDAN – OBOR BANGSA | Dunia penegakan hukum Indonesia kembali dirundung duka. Seorang Calon Jaksa dari Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) 2024, Reynanda Primta Ginting (26th) meninggal dunia saat menjalankan tugas negara dalam pengejaran terhadap tersangka korupsi di Sumatera Utara. Peristiwa memilukan itu terjadi pada Rabu, (03/07/ 2024). Kabar duka ini langsung mengguncang Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, bahkan datang langsung ke rumah duka sebagai bentuk penghormatan. “Kami turut berduka yang mendalam. Korban gugur saat ikut pengamanan dalam pengejaran tersangka tindak pidana korupsi,” kata Febrie. Almarhum Reynanda Ginting tercatat sebagai peserta PPPJ 2024…
Menteri UMKM Klarifikasi Dugaan Fasilitas Istri ke Eropa: “Satu Rupiah pun Tak Ada Uang Negara!”
JAKARTA — Hiruk-pikuk pemberitaan terkait dugaan penggunaan fasilitas negara oleh istri Menteri Koperasi dan UMKM, Maman Abdurrahman, akhirnya mendapat jawaban langsung dari yang bersangkutan. Dalam suasana tegang namun terbuka, Maman hadir di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 4 Juli 2025, guna memberikan klarifikasi langsung atas isu yang sempat menjadi bola liar di ruang publik. Pantauan OborBangsa di lokasi, Maman tiba sekitar pukul 14.30 WIB, mengenakan batik lengan panjang berwarna cokelat gelap. Ia langsung menuju ruang informasi publik KPK, membawa sejumlah dokumen dan bukti transaksi pribadi. “Saya hadir bukan karena dipanggil. Ini murni inisiatif pribadi untuk menjawab…
Gerakan Hijau Hitam Sulsel Soroti Putusan MA Soal Kasus Korupsi Rp6,3 M Parepare: Jika Benar, Tangkap Taufan Pawe!
MAKASSAR–-Aroma busuk korupsi senilai Rp6,3 miliar di Dinas Kesehatan Kota Parepare kembali menyeruak ke permukaan. Gerakan Hijau Hitam Sulsel dengan lantang menyoroti lambannya pengungkapan kasus ini, meski sudah berganti tiga kali Kapolda Sulsel. Mereka mendesak aparat untuk tidak hanya menyentuh kaki tangan, tapi juga menangkap otak utamanya—jika memang terbukti. Desakan ini disampaikan dalam pernyataan resmi Aliansi Gerakan Hijau Hitam Sulsel, Kamis (4/7/25). Mereka merujuk langsung pada Putusan Mahkamah Agung No. 2299 K/PID.SUS/2021 yang menyebut keterlibatan sejumlah pihak, termasuk diduga kuat mantan Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, sebagai dalang utama kasus yang telah menyeret beberapa pejabat tersebut. Muh. Hendra, selaku Jenderal…
Relokasi Paksa Pasar Cekkeng: Pemerintah Dianggap Usir Rakyat Kecil Demi Kepentingan Elite?
BULUKUMBA,– Wacana relokasi Pasar Cekkeng Kasuara ke Pasar Sentral kembali menuai gelombang penolakan dari warga dan pedagang lokal. Mereka menuding kebijakan ini dilakukan secara sepihak, minim partisipasi publik, dan berpotensi memiskinkan rakyat kecil yang bergantung hidup dari denyut ekonomi pasar tradisional. Sejak pengumuman relokasi, kondisi Pasar Cekkeng makin sepi. Pedagang kehilangan pembeli, pengunjung enggan datang, dan ekonomi warga sekitar mulai lumpuh perlahan. Padahal, pasar tersebut telah menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat selama puluhan tahun. “Ini bukan sekadar pasar. Ini jantung ekonomi rakyat kecil yang telah berdetak puluhan tahun. Sekarang, kami dipaksa menyingkir tanpa kejelasan,” ujar D, salah satu warga Lingkungan…
TAKALAR – Front Rakyat Pencinta Takalar (RACITA) secara resmi melaporkan dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang diduga melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi, kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Jumat (4/7/2025). Laporan tersebut menyoroti alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar yang diduga tidak memiliki dasar hukum yang jelas, serta tidak tercantum dalam rencana perlindungan lahan pertanian berkelanjutan (PLP2B). Lahan yang seharusnya diperuntukkan bagi pertanian itu kini telah berubah menjadi kawasan perumahan subsidi. Namun ironisnya, kawasan perumahan tersebut diduga justru lebih banyak dinikmati oleh kalangan pejabat, bukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana semestinya. Muhammad Hasbi, yang sebelumnya menjabat sebagai…
TAKALAR – Kasus yang tengah menjadi perhatian publik di Sulawesi Selatan ini bermula dari beredarnya sebuah karikatur yang menggambarkan seorang pejabat daerah yang diduga Sekretaris Daerah (Sekda) Takalar tengah memerintahkan bawahannya untuk membungkam media agar tidak terus mengkritiknya. Karikatur tersebut diunggah oleh seorang warga melalui media sosial dan dengan cepat viral di kalangan masyarakat. Unggahan ini memicu kontroversi luas dan berujung pada pelaporan sang pengunggah ke pihak kepolisian oleh Sekda Takalar. Langkah hukum yang diambil pejabat publik tersebut menuai pro dan kontra. Sebagian kalangan menilai karikatur tersebut merupakan bentuk kritik sosial yang wajar dan sah dalam negara demokrasi, bukan merupakan…
MEDAN – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara nonaktif, Topan Obaja Putra Ginting, di Cluster Topaz, perumahan Royal Sumatera, Kota Medan, Rabu (2/7) pagi. Pantauan OborNews.id, rumah dua lantai bernuansa hitam‑abu‑putih itu dijaga ketat petugas bersenjata saat penggeledahan berlangsung hampir 7 jam. Gerbangnya sempat terkunci rapat dan baru dibuka dengan bantuan tukang kunci setelah kedatangan penyidik KPK . Berdasarkan keterangan petugas kompleks, rumah tersebut baru ditempati Topan selama sekitar 6 bulan. Ditaksir memiliki nilai pasar sekitar Rp 5 miliar—termasuk satu unit tipe Monique terbesar di kawasan itu . Dari penggeledahan di lokasi, KPK menyita barang bukti…
