- Polemik Pansus Hak Angket DPRD Gowa Merembet ke Internal PAN, Lima Kader Diusulkan Dipecat dan Di-PAW
- Bag (1), Membongkar Jejak Pajak Penerangan Jalan Takalar 2023–2025, Dari Pungutan PLN hingga Kas Daerah
- “Jalanan Tak Lagi Aman, Dampak Perang Kelompok terhadap Kehidupan Warga Makassar”
- Kapolda Baru, Tantangan Lama, Mampukah Irjen Awal Chairuddin Memutus Rantai Perang Kelompok di Makassar?
- Di Balik Kemacetan Makassar, Kapolda Sulsel Dorong Polisi Lalu Lintas Hadir dengan Pelayanan Humanis
- Sapi Berkeliaran di Permukiman Magganjeng, Satpol PP Dituntut Bertindak
- Dari Layar ke Lahan, NGOPILO 2026 dan Upaya STI Menyalakan Harapan Baru Pertanian Indonesia
- Dua Periode Bawa Perubahan di Kaltara, Zainal Paliwang Raih Penghargaan Khusus PWI Sulsel
Penulis: Obor Bangsa
MAKASSAR, Obor Bangsa – Sejumlah atlet peraih medali di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-SUMUT dari kontingen Sulawesi Selatan (Sulsel) meluapkan kekecewaannya setelah bonus yang dijanjikan oleh pemerintah provinsi tak kunjung ditepati secara utuh. Bahkan, potongan hingga Rp50 juta menjadi catatan kelam dalam janji apresiasi untuk para pahlawan olahraga daerah. Salah satu atlet yang berhasil meraih medali emas mengungkap bahwa awalnya ia dijanjikan bonus sebesar Rp250 juta. Namun, yang diterima hanya Rp200 juta. “Kami tidak diberi kejelasan. Tiba-tiba jumlahnya dikurangi tanpa penjelasan resmi,” ujarnya. Kekecewaan itu makin memuncak lantaran tidak ada transparansi dari pihak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)…
OBORNEWS,JEDDA— Presiden RI terpilih Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam membuka babak baru kerja sama ekonomi strategis antara Indonesia dan Arab Saudi. Dalam lawatan bersejarahnya ke Riyadh, Prabowo bertemu langsung dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), dan menandatangani sejumlah kesepakatan besar, termasuk rencana investasi senilai Rp436 triliun (sekitar 27 miliar dolar AS). Penandatanganan ini mencerminkan hubungan yang semakin erat antara dua negara besar di dunia Islam, sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia sedang membuka gerbang baru investasi untuk membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi. Kesepakatan itu mencakup sejumlah sektor prioritas seperti energi, hilirisasi industri, infrastruktur, hingga teknologi. Pertemuan…
MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memperluas jangkauan bantuan sosial dengan menambah kuota iuran sampah gratis bagi keluarga kurang mampu di Kecamatan Manggala. Langkah ini diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 13 Tahun 2025 tentang retribusi sampah. Pemerintah mengalokasikan subsidi bagi rumah tangga dengan daya listrik 450–900 VA yang tinggal di dekat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa . Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan bahwa langkah ini lahir dari kepedulian sosial, “Warga Manggala hidup berdampingan langsung dengan TPA, mereka pantas memperoleh kuota lebih besar untuk iuran sampah gratis,” ujarnya . Program ini juga mendapat dukungan penuh dari DPRD Makassar. Ketua DPRD Supratman menyambut baik…
JAKARTA,– Menanggapi wacana kenaikan tarif ojek online (ojol) sebesar 15 persen yang tengah ramai diperbincangkan publik, manajemen Gojek menegaskan komitmennya untuk selalu mematuhi ketentuan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Head of Public Policy and Government Relations Gojek Indonesia, Ridzki Kramadibrata. Menurutnya, pihak Gojek terus menjalin komunikasi aktif dengan para pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan tarif tetap berpihak pada kepentingan mitra pengemudi dan pengguna jasa. “Kami mendukung kebijakan pemerintah dan akan menyesuaikan tarif sesuai dengan regulasi yang berlaku, bila kebijakan tersebut sudah resmi diterbitkan,” ujar Ridzki dalam keterangannya kepada OborBangsa, Selasa (1/7). Ridzki juga menekankan…
SUNGGUMINASA — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 yang berlangsung meriah tak lepas dari sorotan tajam publik terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sejumlah pihak menyuarakan kritik atas berbagai dugaan penyimpangan dan pelanggaran yang melibatkan oknum di tubuh Polri. Salah satu kritik datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah dan Hukum Cagora. Melalui Kabid PTKP-nya, Ihsan, mereka menilai perayaan HUT Bhayangkara seharusnya menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar seremoni. “Banyak pelanggaran oleh oknum Polri yang sudah jadi rahasia umum. Jika ini dibiarkan, kepercayaan publik akan makin hilang,” kata Ihsan, Selasa (1/7/2025). HMI menyoroti lima persoalan utama yang dinilai menjadi…
Peringatan Hari Bhayangkara, Badko HMI Sulsel: Tangkap dan Adili Iptu Roswanda, Dugaan Kasus Penipuan dan Penggelapan
MAKASSAR — Di tengah perayaan Hari Bhayangkara ke-79 harusnya menjadi momentum refleksi dan konsolidasi moral institusi Polri, muncul desakan publik untuk menindak tegas aparat kepolisian yang diduga menyalahgunakan kewenangannya. Sekretaris Umum Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan secara tegas menyuarakan tuntutan: Tangkap dan adili IPTU Roswanda, atas dugaan dalam kasus penipuan dan penggelapan dana investasi senilai ratusan juta rupiah. Kasus ini mencuat setelah dugaan penipuan yang melibatkan IPTU Roswanda saat masih menjabat sebagai Plt. Kanit Reskrim Polsek Somba Opu. IPTU Roswanda menawarkan skema investasi kepada warga bernama AL dan S untuk proyek tambang batu di Polewali Mandar, Sulbar. Dalam…
Sekda Takalar Buka Suara Soal Rumah Mewah di Kawasan Subsidi: Sebut Sudah Dilaporkan Sejak Dua Tahun Lalu
TAKALAR — Sekretaris Daerah (Sekda) Takalar, Muhammad Hasbi, akhirnya angkat bicara menjawab sorotan publik terkait kepemilikan rumahnya yang berdiri mencolok di kawasan perumahan subsidi milik PT Rachita. Polemik ini sempat ramai diberitakan dan dikaitkan dengan dugaan praktik gratifikasi serta alih fungsi lahan hijau. Dalam keterangannya melalui sambungan telepon pada Selasa (1/7/2025) sore, Muhammad Hasbi mengonfirmasi bahwa lahan tempat rumah tersebut dibangun memang miliknya. Namun, ia menegaskan bahwa proses pembelian dan status lahan itu telah disampaikan secara resmi kepada pihak berwenang sejak dua tahun lalu. “Terkait lahan itu, saya sudah laporkan sejak dua tahun lalu,” ujar Hasbi. Ia juga menjelaskan bahwa…
Sertifikasi Halal Diangkat Jadi Standar Mutu Global, BPJPH Tegaskan Bukan Penghambat Usaha
JAKARTA, — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa sertifikasi halal bukanlah penghalang bagi pelaku usaha, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Kepala BPJPH Kementerian Agama, Muhammad Aqil Irham, menyampaikan bahwa sertifikasi halal kini telah menjadi standar mutu internasional. Menurutnya, produk-produk halal tak hanya dicari oleh konsumen Muslim, tapi juga diminati pasar global karena menjamin keamanan dan kualitas. “Sertifikasi halal adalah pintu masuk menuju pasar dunia. Ini bukan sekadar label agama, tapi jaminan mutu, higienitas, dan kepastian proses produksi,” ujar Aqil dalam keterangannya kepada media. Aqil juga menegaskan…
Sertifikat Digadai, Satu Rumah Tiga Pemilik: Warga Aerohome Estate Bongkar Dugaan Penipuan Developer
MAROS– Dugaan penipuan oleh oknum pengembang perumahan kembali mencuat. Kali ini, puluhan warga Aerohome Estate, Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, angkat bicara dan membongkar skandal besar yang mengancam hak milik mereka atas rumah yang sudah mereka tempati. Dalam temu media pada Kamis (27/6), para warga menyebut adanya sertifikat rumah yang digadaikan secara diam-diam ke bank oleh pihak pengembang. Ironisnya, beberapa unit rumah bahkan diklaim oleh lebih dari satu orang pemilik. “Saya terkejut saat tahu rumah yang saya beli dan lunasi, ternyata sudah dijual juga ke orang lain.” “Bahkan sertifikatnya digadaikan ke bank tanpa sepengetahuan kami,” ungkap salah satu warga, Risman,…
SUNGGUMINASA— Skandal mengerikan menyeruak dari balik tembok tebal Lapas Narkotika Kelas IIA Bollangi, Gowa. Isu peredaran narkoba dari balik jeruji kini menjadi sorotan tajam sejumlah aktivis mahasiswa dan lembaga anti korupsi. Mereka menyebut Bollangi telah berubah menjadi pusat kendali jaringan narkoba, bukan lagi lembaga rehabilitasi. Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Indonesia (GERAK MISI) menyuarakan kemarahan publik atas dugaan eksistensi jaringan bandar narkoba yang sangat terorganisir dan beroperasi leluasa dari dalam lapas. Lebih mencengangkan, napi-napi kelas kakap ini diduga mendapat perlindungan langsung dari Kalapas Bollangi dan jajarannya. Menurut pernyataan resmi GERAK MISI yang disampaikan dalam aksi terbuka dan dokumen tertulis, narapidana berinisial…
